Page 234 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2020
P. 234
KPK memberikan tujuh rekomendasi kepada Kemenko Perekonomian pada 28 Mei 2020.
Lalu, pada 8 Juli 2020, Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres Nomor 76 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi
Kerja melalui Program Kartu Prakerja yang memuat sejumlah perubahan aturan terkait
pelaksanaan program senilai Rp20 triliun yang ditujukan untuk 5,6 juta penerima manfaat
tersebut.
Perubahan-perubahan dalam Perpres 76 Tahun 2020, yakni target penerima pra kerja, jenis
pelatihan, jenis lembaga pelatihan, bentuk insentif, mekanisme pendaftaran, proses seleksi,
pelaksanaan program Kartu Prakerja saat masa covid-19.
Kemudian, susunan organisasi komite, ketentuan manajemen pelaksana, pemilihan platform
digital dan lembaga pelatihan yang tidak perlu menggunakan cara pengaturan barang/jasa
pemerintah alias tender serta gugatan ganti rugi yang dapat diajukan manajemen pelaksana
kepada penerima Kartu Prakerja.
"Saat ini sedang dilakukan pembahasan Peraturan Menteri Koordinator baru. KPK terlibat
memberikan masukan terhadap draf permenko tersebut dan berharap teknis implementasi
rekomendasi KPK akan tertuang dalam permenko," ungkap Ipi.
KPK menemukan permasalahan terkait empat aspek dalam tata laksana program yang perlu
diperbaiki sebelum melanjutkan program, yaitu meliputi proses pendaftaran, kemitraan dengan
platform digital , materi pelatihan, dan pelaksanaan program.
Disebabkan karena desain program Kartu Prakerja disusun untuk kondisi normal sesuai Perpres
No 36 Tahun 2020. Namun, dalam situasi pandemi covid-19, program ini kemudian diubah
menjadi semi-bantuan sosial sehingga, dari sisi regulasi perlu disesuaikan, ungkap Ipi.
Tujuh rekomendasi tersebut adalah pertama, penerimaan peserta dilakukan dengan metode
pasif. Peserta yang disasar pada whitelist (yang terkena PHK), tidak perlu mendaftar daring
melainkan akan dihubungi manajemen pelaksana untuk kemudian ikut program.
Kedua, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identifikasi peserta sudah
memadai, tidak perlu dilakukan penggunaan fitur lain yang tidak efisien dari sisi anggaran.
Ketiga, komite agar meminta legal opinion ke Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha
Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung tentang kerja sama dengan delapan platform digital ini
apakah termasuk dalam cakupan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Keempat, platform digital tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan Lembaga Penyedia
Pelatihan. Artinya, 250 pelatihan yang terindikasi memiliki konflik kepentingan harus dihentikan
penyediaannya.
Kelima, kurasi materi pelatihan dan kelayakannya untuk diberikan secara daring agar melibatkan
pihak kompeten dalam area pelatihan. Serta, dituangkan dalam bentuk petunjuk teknis.
Keenam, materi pelatihan teridentifikasi pelatihan gratis melalui jejaring internet, harus
dikeluarkan dari daftar pelatihan yang disediakan lembaga pelatihan.
Ketujuh, pelaksanaan pelatihan daring harus memiliki mekanisme kontrol agar tidak fiktif. Misal,
pelatihan harus interaktif sehingga bisa menjamin peserta yang mengikuti pelatihan mengikuti
keseluruhan paket.
233
