Page 237 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2020
P. 237
Itulah salah satu pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan Badan Pengelola Tapera sebelum
efektif memungut iuran dari peserta, yakni pada Januari 2021 untuk aparatur sipil negara dan
maksimal tujuh tahun mendatang bagi peserta dari kalangan swasta.
Dalam forum Dialektika yang digelar Media Indonesia dan membahas tentang Tapera,
terungkap bahwa kehadiran Tapera ini perlu juga diimbangi dengan kehadiran badan lain guna
menuntaskan permasalahan perumahan di Indonesia. Kita semua mengetahui bahwa
permasalahan penyediaan perumahan melibatkan banyak aspek, bukan pembiayaan semata.
Mandat yang diberikan kepada Tapera merupakan pada sisi pembiayaan. Sisi lainnya, yakni
perijinan, pembangunan, dan penyediaan sarana-prasarana atau bisa disebut sisi suplai, berada
di luar Tapera.
Untuk itu, pemerintah perlu memikirkan keberadaan lembaga atau badan baru yang
bertanggung jawab di sisi suplai. Jangan sampai terjadi dananya tersedia, rumah yang akan
dibeli tidak tersedia sebab suplainya tidak ada atau harganya telanjur melambung tinggi.
Saat ini pemerintah memiliki BUMN yang bergerak di bidang perumahan, yakni Perumnas.
Apakah Perumnas yang akan dikembangkan menjadi badan penopang keberadan Tapera untuk
menjaga sisi suplai perumahan? Itu perlu kajian mendalam. Namun, sebagai sebuah pilihan
kebijakan, hal itu perlu berproses dari sekarang. (E-2).
236
