Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2020
P. 61
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital Ketenagakerjaan dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah Kemenko Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin menambahkan 1,7 juta
pekerja itu akan masuk bertahap mulai gelombang keempat dan seterusnya.
"Sebanyak 1,7 juta kami prioritaskan 80 persen dalam batch 4-5, 20 persen adalah umum.
Nanti, akan dibalik, 20 persen yang prioritas kalau sudah makin sedikit, kemudian 80 persen
untuk umum," kata dia.
Pembukaan gelombang keempat ini, lanjut dia, juga dilakukan setelah mendapatkan hasil
verifikasi pelaksanaan gelombang 1-3 terkait pembayaran kepada lembaga pelatihan.
Dia menjelaskan verifikasi itu dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) yang saat ini sedang berjalan.
Sejak dibuka 11 April 2020, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja mencatat sudah ada
11 juta pendaftar dari 513 kabupaten/kota di Tanah Air. Selama gelombang pertama hingga
ketiga, program Kartu Prakerja menerima 680.000 peserta.
Dalam Peraturan Presiden (Perpres) 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Perpres Nomor 36
Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja,
pemerintah menambah daftar peserta yang bisa mengikuti program ini.
Selain diberikan kepada pencari kerja, Kartu Prakerja ini juga diberikan kepada pekerja atau
buruh yang terkena PHK, pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi
kerja.
Peningkatan kompetensi kerja ini termasuk bagi buruh atau pekerja yang dirumahkan dan
pekerja bukan penerima upah termasuk pelaku usaha mikro kecil.
Sedangkan Kartu Prakerja tidak dapat diberikan kepada pejabat negara, pimpinan dan anggota
DPRD, aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri. Selain itu, kepala desa dan perangkat desa
serta direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada BUMN dan BUMD juga tak boleh ikut dalam
program.
Editor : Rahmat Fiansyah.
60
