Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2020
P. 62
Judul Ada Sanksi Pidana Jika Penerima Prakerja Palsukan Identitas
Nama Media republika.co.id
Newstrend Kartu Pra Kerja
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qdf5cw428/ada-sanksi-pidana-jika-
penerima-prakerja-palsukan-identitas
Jurnalis Ratna Puspita
Tanggal 2020-07-14 00:46:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binalattas
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ellen Setiadi (Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Manajemen Kartu Prakerja bisa meminta kejaksaan
untuk melakukan tuntutan hukum
neutral - Ellen Setiadi (Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Hal yang baru di dalam perpres maka dia berlakunya
ke depan, perspektif. Misalnya Pasal 3, tidak ada ketentuan hal itu sebelumnya kemudian
muncul di Perpres 76 maka yang sebelumnya tidak kena aturan ini
neutral - Ellen Setiadi (Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Pemalsuan identitas tidak diatur pun di dalam
perpres ini tetap berlaku bahwa itu adalah pidana yang sudah berlaku diatur di dalam peraturan
undang-undang, kami hanya menegaskan saja
Ringkasan
Manajemen Kartu Prakerja mengingatkan adanya sanksi pidana yang dapat digabungkan
dengan tuntutan ganti kerugian jika penerima program sengaja memalsu identitas.
"Manajemen Kartu Prakerja bisa meminta kejaksaan untuk melakukan tuntutan hukum," kata
Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Ellen Setiadi di kantornya Jakarta, Senin (13/7).
ADA SANKSI PIDANA JIKA PENERIMA PRAKERJA PALSUKAN IDENTITAS
JAKARTA -- Manajemen Kartu Prakerja mengingatkan adanya sanksi pidana yang dapat
digabungkan dengan tuntutan ganti kerugian jika penerima program sengaja memalsu identitas.
"Manajemen Kartu Prakerja bisa meminta kejaksaan untuk melakukan tuntutan hukum," kata
Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Ellen Setiadi di kantornya Jakarta, Senin (13/7).
61
