Page 66 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2020

Judul Hapus Diskriminasi dan Stigma, Pengesahan UU PPRT mendesak
Nama Media mediaindonesia.com

Newstrend Perlindungan PRT
Halaman/URL https://mediaindonesia.com/read/detail/327972-hapus-diskriminasi-
dan-stigma-pengesahan-uu-pprt-mendesak
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-07-13 23:43:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Bintang Puspayoga (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Maka
sudah sepantasnya perlindungan PRT dijamin kita semua. .Dan kementerian kami menjadikan
perlindungan PRT menjadi fokus kerja kami sehingga kami apresiasi Kowani dan aktivis
perempuan lainnya seperti Komnas Perempuan dan lainnya dalam perjuangan mewujudkan UU
PPRT ini

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)) PRT.telah berkontribusi penting
pada perekonomian nasional dan global. Dengan upaya perlindungan PRT ini untuk men jamin
hak kerja tanpa diskriminasi yang berkeadilan ,kemanusiaan dan bermartabat

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengajak kepada seluruh masyarakat untuk
berhenti melakukan aksi kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (PRT). "Setop kekerasan
terhadap pekerja rumah tangga. PRT berkontribusi penting terhadap perekonomian global. Oleh
karena itu, salah satu bentuk apresiasi kepada PRT adalah dengan memberikan pengakuan dan
perlindungan," kata Menaker dalam webinar tentang Pentingnya Undang-Undang Perlindungan
PRT untuk Perempuan Indonesia, Jakarta, Senin. Ia mengatakan perlindungan terhadap tenaga
kerja yang dimaksud adalah untuk menjamin kebutuhan dasar pekerja dan menjamin kesamaan
kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan
keluarganya sesuai harkat dan martabatnya.
HAPUS DISKRIMINASI DAN STIGMA, PENGESAHAN UU PPRT MENDESAK

UNDANG-Undang Dasar 1945 dan Pancasila telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara
berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, termasuk pekerja domestik atau
pekerja rumah tangga.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga menegaskan,
selama ini diskriminasi dan stigmatisasi kerap diterima pekerja rumah tangga.

Karena itu, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
mendesak untuk disahkan agar pekerja rumah tangga (PRT) bisa diakui dan mendapat
perlindungan hukum. Hal itu karena PRT dinilai ikut andil dalam mengembangkan keluarga.

65