Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2020

Aturan baru terkait sanksi itu diatur Pasal 31D Peraturan Presiden (Perpres) 76 Tahun 2020
tentang Perubahan Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja
Melalui Program Kartu Prakerja. Tak hanya itu, dalam aturan baru ini bagi penerima kartu
prakerja yang tidak memenuhi ketentuan, maka mereka wajib mengembalikan insentif dan atau
biaya pelatihan kepada negara.

Dalam waktu 60 hari tidak juga dikembalikan, manajemen bisa melakukan gugatan ganti rugi
kepada penerima kartu prakerja. Pada Pasal 3 Perpres 76 ini, kartu prakerja diberikan kepada
pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena PHK, pekerja atau buruh yang membutuhkan
peningkatan kompetensi kerja.

Peningkatan kompetensi kerja ini termasuk bagi buruh atau pekerja yang dirumahkan dan
pekerja bukan penerima upah termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Mereka harus WNI,
berusia minimal 18 tahun dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal.

Sedangkan kartu prakerja tidak dapat diberikan kepada pejabat negara, pimpinan dan anggota
DPRD, aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri. Selain itu, kepala desa dan perangkat desa
serta direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada BUMN dan BUMD.

"Hal yang baru di dalam perpres maka dia berlakunya ke depan, perspektif. Misalnya Pasal 3,
tidak ada ketentuan hal itu sebelumnya kemudian muncul di Perpres 76 maka yang sebelumnya
tidak kena aturan ini," katanya.
Namun, ia menegaskan jika penerima kartu prakerja sengaja memalsukan identitas, tanpa perlu
ditegaskan dalam perpres baru ini, maka penerima itu bisa dijatuhi sanksi pidana karena sudah
diatur dalam aturan hukum yang umum.

"Pemalsuan identitas tidak diatur pun di dalam perpres ini tetap berlaku bahwa itu adalah pidana
yang sudah berlaku diatur di dalam peraturan undang-undang, kami hanya menegaskan saja,"
katanya..

62