Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2020

keluarga dan perekonomian nasional. Maka ia mengingatkan agar pelindungan bagi PRT,
khususnya PRT perempuan menjadi perhatian bersama.

"Perlindungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun menjadi tanggung
jawab kita semua, termasuk tanggung jawab lingkungan di mana PRT tersebut bekerja," kata
politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, dalam siaran persnya, Senin (13/7).

Ida menjelaskan, PRT berperan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.
Sehingga sudah selayaknya pekerja yang berprofesi sebagai PRT mendapatkan pelindungan
yang layak. Pelindungan tersebut untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin
kesamaan kesempatan, serta pengakuan tanpa diskriminasi.

"Hal ini untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan," jelas Ida.

Ida mengtakan, dalam hal perlindungan PRT, ada dua isu krusial. Pertama, terkait perjanjian
kerja antara PRT dengan pemberi kerja. Dengan perjanjian kerja yang jelas maka akan
disepakati tentang jam kerja. Hak dan kewajiban, libur dan cuti, potensi bahaya yang muncul,
jaminan sosial dan lain sebagainya.

"Kedua, penegakan hukum norma kerja, di mana norma kerja tersebut akan merujuk pada
perjanjian kerja. Hal-hal yang muncul yang merugikan PRT itu karena berangkat dari tak adanya
perjanjian kerja," ungkap Ida.

Ida menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi PRT. Hal
tersebut ditunjukkan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor
2 Tahun 2015 tentang Perlindungan PRT. Permenaker ini mengatur diantaranya tentang
perjanjian kerja, kewajiban PRT dan pemberi kerja, jam kerja, jaminan THR dan jaminan sosial
kesehatan, dan batas usia mininum PRT.

"Untuk itu saya mengajak kepada semua, mari lindungi PRT, setop kekerasan PRT yang kita
mulai dari diri kita dan keluarga kita," ujar Ida.

83