Page 342 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021
P. 342
KEMENAKER SEBUT UPAH MINIMUM 2022 NAIK RATA-RATA 1,09 PERSEN, SUDAH
FINAL?
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan mengungkap kenaikan rata-rata upah minimum
provinsi (UMP) pada 2022 sebesar 1,09 persen. Angka ini diperoleh dengan menggunakan
formulasi penghitungan baru yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 36/2021 tentang
Pengupahan.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker
Indah Anggoro Putri mengatakan UMP terendah pada 2022 berada di Jawa Tengah dengan
nominal Rp1.813.011. Sementara UMP tertinggi di DKI Jakarta dengan nilai Rp4.453.724.
"Rata-rata penyesuaian upah minimum [2022] 1,09 persen. Saya tidak bilang bahwa ini upah
minimum provinsi, ini rata-rata penyesuaian upah minimum tahun depan," kata Putri dalam
Seminar Terbuka Proses Penetapan Upah Minimum 2022 secara daring, Senin (15/11/2021).
Putri mengatakan bahwa 1,09 persen merupakan rata-rata kenaikan dari upah minimum seluruh
provinsi. Keputusan akhir persentase kenaikan akan kembali kepada gubernur setiap provinsi
dan mengacu pada data-data yang diterbitkan BPS. \ "Penyesuaian upah minimum tahun depan
tergantung gubernur yang menetapkan, bukan berarti semua provinsi naik 1,09 persen,"
katanya.
UMP 2022 sendiri ditetapkan pada nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah pada
wilayah bersangkutan dengan menggunakan formula penyesuaian sebagaimana diatur dalam PP
No. 36/2021. Penyesuaian UMP sendiri tidak boleh melampaui batas atas.
Putri mengatakan UMP 2022 di 4 provinsi akan sama dengan 2021 karena nilainya telah
melampaui batas atas upah minimum. Keempat provinsi tersebut adalah Sumatra Selatan
(Rp3.144.1446), Sulawesi Utara (Rp3.310.723), Sulawesi Selatan (Rp3.165.876), dan Sulawesi
Barat (Rp2.678.863).
"Empat provinsi ini nilai upah minimumnya sudah melebihi batas atas. Kalau dinaikkan lagi dia
akan makin melambung tidak bagus," katanya.
Penetapan UMP 2022 sendiri paling lambat diumumkan gubernur setiap provinsi pada 21
November 2021. Sementara upah minimum kabupaten/kota (UMK) diumumkan paling lambat
30 November 2021.
Mengacu pada regulasi terbaru, UMK hanya bisa ditetapkan jika pertumbuhan ekonomi
kabupaten/kota dalam 3 tahun terakhir lebih tinggi dari pada pertumbuhan ekonomi tingkat
provinsi. Selain itu, selisih antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi di wilayah bersangkutan
dalam periode yang sama juga memperlihatkan angka yang selalu positif dan lebih tinggi dari
pada provinsi.
"Diumumkan sekitar 6 hari lagi. Karena 21 November itu Minggu, maka harus ditetapkan sehari
sebelum hari libur," kata Putri.
341
