Page 366 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021
P. 366

UMP DIY DIUMUMKAN PEKAN INI

              Yogyakarta: Upah minimum provinsi atau UMP 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan
              diumumkan  pekan  ini.  Pemerintah  setempat  telah  melakukan  rapat  pembahasan  dengan
              sejumlah pihak.

              "Rencananya  dilakukan  penetapan  dan  pengumuman  UMP  minggu  ini,"  kata  Kepala  Dinas
              Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DIY, Aria Nugrahadi, Senin, 15 November 2021.

              Aria menolak menyebutkan apakah ada kenaikan atau nominal UPK ada perubahan pada 2022.
              Ia mengatakan, nominal UMP telah dibahas sesuai mekanisme Peraturan Pemerintah (PP) 36
              tentang Pengupahan.

              "Kita tunggu diumumkan gubernur saja dalam minggu ini. Sudah dibahas sesuai PP 36," kata
              dia.
              Sekretaris Jenderal DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY, Irsyad Ade
              Irawan, mengatakan, perwakilan kelompoknya memutuskan keluar saat rapat pembahasan upah
              itu. Pihaknya tak sepakat dasar penghitungan upah memakai UU Cipta Kerja dan PP 36 tentang
              Pengupahan "UU Cipta Kerja sekarang sedang kami gugat di MK, jadi masih bermasalah. Masih
              bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tdak etis kalau memakai (dasar) itu," ujarnya.

              Menurut dia, pemerintah seperti sudah memiliki angka yang bisa langsung dihitung memakai
              kalkulator.  Ia  menilai  hitungan  pemerintah  lewat  dewan  pengupahan  tak  bisa  meningkatkan
              kesejahteraan buruh.

              "Dewan pengupahan tinggal menambah, mengurang, dan membagi. Kalau seperti itu dewan
              pengupahan mending dibubarkan saja," ungkapnya.

              Menurutnya, kelompok buruh sudah melakukan penghitungan upah layak berdasarkan survei.
              Nilai UMP versi kelompok KSPI DIY yakni Kota Yogyakarta Rp3.067.048; Sleman Rp3.031.576;
              Bantul Rp3.030.625; Kulon Progo Rp2.908.031; dan Gunungkidul Rp2.758.281.

              Sekretaris Daerah Pemerintah DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, negosiasi besaran UMP
              tak  lagi  menjadi  debat  kusir.  Menurut  dia,  besaran  upah  sudah  menjadi  kewenangan  tiap
              pemerintah daerah.

              "Apakah bisa mengendalikan inflasi dan menumbuhkan ekonomi. Kalau pekerja dan pengusaha
              bisa membuat ekonomi tinggi, bisa ada kenaikan UMP," ujarnya.

              Ia  mengatakan,  perekonomian  DIY  meningkat  sekitar  4  persen.  Menurut  dia,  situasi  itu
              dipengaruhi  kinerja  sejumlah  perusahaan  mulai  membaik  dan  peningkatan  ekspor  melalui
              bandara Kulon Progo.

              "Kenaikannya, (upah) semua kabupaten/kota (akan) naik. Kami bersama kabupaten/kota akan
              rapat dan selambat-lambatnya (UMP) akan diumumkan Jumat, 18 November," jelasnya.














                                                           365
   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371