Page 368 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021
P. 368
Dewan Pengupahan Nasional dari unsur Pakar Pengupahan, Joko Santosa menilai perlu
diantisipasi terhadap penetapan UM pada COVID-19 saat ini yaitu potensi terhambatnya
perluasan kesempatan kerja baru, terjadinya subtitusi tenaga kerja ke mesin (otomatisasi proses
produksi).
Selain itu munculnuya pemicu terjadinya PHK, mendorong terjadinya relokasi dari lokasi yang
memiliki nilai UMK tinggi kepada lokasi yang memiliki nilai UMK yang lebih rendah, dan
mendorong tutupnya perusahaan, khususnya pada situasi pandemi COVID-19 saat ini.
"Potensi lainnya yaitu untuk meningkatkan ruang dialog kesepakatan upah serta penerapan
struktur dan skala upah di atas upah minimum" ucapnya.
Naik Tipis? Dewan Pengupahan Nasional (Dapenas RI) sudah mengeluarkan estimasi kenaikan
Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2022 mendatang. Namun penetapan resmi nantinya masih
menunggu keputusan dari Gubernur di daerah masing-masing.
"Jadi kalau asumsi simulasi UMP ini secara nasional ada di 1,09%, laporan ini sudah dibagikan
kepada internal kami dan pemerintah daerah," kata Wakil Ketua Dapenas RI, Adi Mahfudz, Jumat
(12/11/2021).
Adi menjelaskan dari simulasi masing-masing provinsi, UMP tertinggi ada di wilayah DKI Jakarta,
sementara yang terendah pada wilayah Jawa Tengah.(hoi/hoi).
367
