Page 367 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021
P. 367

Judul               Kenaikan Upah Minimum 2022 Masih Alot, Beginikah Bocorannya?
                Nama Media          cnbcindonesia.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.cnbcindonesia.com/news/20211115123010-4-
                                    291568/kenaikan-upah-minimum-2022-masih-alot-beginikah-
                                    bocorannya
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-11-15 13:18:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Pembahasan upah minimum provinsi (UMP) terus berlangsung alot hingga kini. Kalangan buruh
              meminta  adanya  kenaikan  antara  7-10%  dari  sebelumnya  tuntutan  awal  mencapai  20%,
              sementara pengusaha mengaku tidak bisa menyanggupi tuntutan tersebut. Pemerintah melalui
              Kementerian Ketenagakerjaan masih membahasnya hingga kini, yakni bermodalkan data-data
              ekonomi dan ketenagakerjaan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).



              KENAIKAN UPAH MINIMUM 2022 MASIH ALOT, BEGINIKAH BOCORANNYA?

              Jakarta,  -  Pembahasan  upah  minimum  provinsi  (UMP)  terus  berlangsung  alot  hingga  kini.
              Kalangan  buruh  meminta  adanya  kenaikan  antara  7-10%  dari  sebelumnya  tuntutan  awal
              mencapai 20%, sementara pengusaha mengaku tidak bisa menyanggupi tuntutan tersebut.

              Pemerintah  melalui  Kementerian  Ketenagakerjaan  masih  membahasnya  hingga  kini,  yakni
              bermodalkan data-data ekonomi dan ketenagakerjaan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik
              (BPS).

              "BPS  tidak  melakukan  kegiatan  pengumpulan  data  yang  secara  khusus  ditujukan  untuk
              penghitungan  Upah  Minimum,"  ucap  Direktur  Hubungan  Kerja  dan  Pengupahan,  Dinar  Titus
              Jogaswitani dikutip Senin (15/11).

              Adapun semangat dari formula Upah Minimum berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 adalah untuk
              mengurangi kesenjangan Upah Minimum, sehingga terwujud keadilan antar wilayah. Keadilan
              antar  wilayah  tersebut  dicapai  melalui  pendekatan  Rata-Rata  Konsumsi  Rumah  Tangga  di
              masing-masing wilayah.

              Ketika konsumsinya tinggi, ada peluang agar nilainya lebih besar. Namun, di sisi lain perlu juga
              memperhatikan  Indeks daya  saing  Indonesia  dan  meningkatkan  kepercayaan  investor, yakni
              melalui  penetapan  Upah  Minimum.  Hal  ini  berfungsi  terkait  kepastian  hukum  dan  indikator
              perekonomian & ketenagakerjaan yang harus ditaati semua pihak.

                                                           366
   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372