Page 45 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021
P. 45
Judul UMP 2022 Naik 1,09 Persen, Buruh Bahas Aksi Besar
Nama Media republika.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.republika.co.id/berita/r2m7io396/ump-2022-naik-109-
persen-buruh-bahas-aksi-besar
Jurnalis Agus Yulianto
Tanggal 2021-11-16 06:06:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Adi Mahfud (Wakil Ketua Depenas) Secara nasional rata-rata untuk 34 provinsi di
Indonesia upah minimum akan naik 1,09 persen. Upah minimum kota dan provinsi beda-beda
sesuai dengan nilai pertumbuhan ekonomi atau suatu inflamasi di kota tersebut. Dihitungnya
dari tahun ke tahun. Selama tiga tahun berturut-turut
negative - Adi Mahfud (Wakil Ketua Depenas) Sebelum ditetapkan tanggal 19 November
pertumbuhan ekonomi suatu provinsi bisa berubah. Namun, rata-ratanya secara nasional sudah
1,09 persen ya nggak jauh lah
negative - Riden Hatam Aziz (Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)) Besok
kami akan rapat secara nasional membahas itu. Dan selain aksi besar kami juga akan mogok
nasional bahkan stop produksi
negative - Riden Hatam Aziz (Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI))
Regulasinya tidak membuka ruang diskusi. Regulasi yang salah kaprah
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Rata-rata penyesuaian
(kenaikan) UMP 2022 adalah 1,09 persen
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Upah Minimum yang ditetapkan
oleh Gubernur pada 21 November dan 30 november adalah upah yang berlaku bagi pekerja yang
bekerja kurang dari 12 bulan dan lajang
negative - Rahmad Handoyo (Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan) Tunggu saja
keputusan dari pemerintah batasan paling lambat 20 November 2021. Besarran kenaikan kan
juga sudah diatur dalam UUD tentang ketenagakerjaan. Sebelum peraturannya ditetapkan ada
baiknya didiskusikan oleh pihak-pihak terkait seperti pengusaha dan buruh
neutral - Rahmad Handoyo (Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan) Ya dijelaskan saja
naiknya berapa alasannya apa kepada masyarakat. Saya percaya sebelum memutuskan
peraturan tersebut pemerintah juga meminta saran kepada stake holder. Ya tunggu saja
44
