Page 47 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021
P. 47
Indah Anggoro Putri, dalam seminar terbuka bertajuk Proses Penetapan Upah Minimum 2022
yang digelar secara daring, Senin (15/11).
Putri menegaskan, kenaikan 1,09 persen itu adalah angka rata-rata semua provinsi, bukan
berarti setiap provinsi naik 1,09 persen. Adapun UMP akan ditentukan oleh gubernur tiap
provinsi.
Para gubernur, kata Putri, sudah harus menetapkan UMP paling lambat pada 21 November 2021.
Sedangkan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat adalah tanggal 30
November 2021. "Upah Minimum yang ditetapkan oleh Gubernur pada 21 November dan 30
november adalah upah yang berlaku bagi pekerja yang bekerja kurang dari 12 bulan dan lajang,"
ungkap Putri.
Baiknya didiskusikan Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Rahmad Handoyo
menanggapi terkait kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Provinsi Tahun
2022. Menurutnya, sebelum ditetapkan oleh pemerintah ada baiknya didiskusikan oleh pihak-
pihak terkait.
"Tunggu saja keputusan dari pemerintah batasan paling lambat 20 November 2021. Besarran
kenaikan kan juga sudah diatur dalam UUD tentang ketenagakerjaan. Sebelum peraturannya
ditetapkan ada baiknya didiskusikan oleh pihak-pihak terkait seperti pengusaha dan buruh,"
katanya saat dihubungi Republika pada Senin (15/11).
Dikatakannya, pemerintah harus memberikan informasi secara transparan terkait kenaikkan UMP
ini. Komunikasi terhadap semua buruh dan pengusaha. Sehingga, tidak ada kesalahpahaman di
dalam masyarakat. "Ya dijelaskan saja naiknya berapa alasannya apa kepada masyarakat. Saya
percaya sebelum memutuskan peraturan tersebut pemerintah juga meminta saran kepada stake
holder. Ya tunggu saja," kata dia.
46
