Page 52 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021

SIMAK! 6 FAKTA UPAH MINIMUM 2022: RATA-RATA CUMA NAIK 1,09%

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa upah minimum 2022 akan
mengalami penyesuaian. Penetapannya akan dilakukan oleh gubernur dengan tim penghitungan
upah daerah.

Hal itu dilakukan berdasarkan formula pada Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja dan peraturan turunnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan digunakan untuk penetapan UMK 2022.

Berikut fakta-faktanya: Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, membeberkan hasil perhitungan penyesuaian nilai UMP dan
UMK 2022 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan perhitungan BPS, rata-
rata penyesuaian UMP 2022 senilai 1,09%.

"Data Statistik Upah Minimum secara umum ya, rata-rata penyesuaian upah minimum 1,09%.
Saya tidak bilang bahwa ini upah minimum provinsi 2022, ini rata-rata penyesuaian provinsi,"
katanya dalam Seminar Terbuka Proses Penetapan Upah Minimum 2022 secara virtual, Senin
(15/11/2021).

Namun, jumlah 1,09% itu bukan berarti semua Provinsi akan naik dengan nilai itu. "Saya bilang
tergantung nanti Gubernur yang menetapkan. Bukan berarti semua provinsi naik 1,09%. Hati-
hati ya memahaminya," jelas dia.

Dalam hasil perhitungan penyesuaian nilai UMP dan UMK 2022 berdasarkan data Badan Pusat
Statistik (BPS), mengungkap UMP DKI Jakarta akan menjadi UMP tertinggi. Sedangkan terendah
akan di Jawa Tengah.

"Dalam Data Statistik Upah Minimum secara umum ya, upah minimum terendah akan terjadi di
Jawa Tengah Rp 1.813.011 dan upah minimum tertinggi akan terjadi di DKI Jakarta Rp
4.453.724. Rata-rata penyesuaian upah minimum 1,09%," paparnya.

Kemudian, diumumkan juga ada 4 Provinsi yang tidak akan mengalami kenaikan upah minimum
di 2022. Hal itu karena nilai UM tahun 2021 keempat Provinsi itu lebih tinggi dari Batas Atas
upah minimum. Sehingga UM tahun 2022 ditetapkan nilainya sama dengan upah minimum 2021.

"Keempat provinsi itu, Sumatera Selatan Rp 3.144.446, Sulawesi Utara Rp 3.310.723, Sulawesi
Selatan Rp 3.165.876, dan Sulawesi Barat Rp 2.678.863," jelas dia.
Kemnaker menegaskan perusahaan harus mematuhi aturan penetapan upah minimum 2022,
yang akan ditetapkan oleh masing-masing Gubernur. Jika perusahaan tidak taat aturan tersebut,
perusahaan yang memberikan upah di bawah upah minimum 2022 akan diberikan sanksi pidana.

"Bagi perusahaan yang membayar upah di bawah upah minimum akan dikenakan sanksi pidana.
Maka tadi saya bilang hati-hati. Harus taat hukum!" tegas Putri.

Perusahaan juga tidak diperbolehkan menunda pelaksanaan upah minimum tahun 2022.

5. Pandemi Bukan Alasan Tak Naikan UMP Putri juga mengingatkan agar perusahaan tidak
menggunakan pandemi COVID-19 sebagai alasan untuk tidak taat aturan.

"Perusahaan harus betul-betul menerapkan! Jangan beralasan atau berdalih karena masih di
masa kebangkitan atau pemulihan pandemi COVID-19 lalu jadi tidak taat penetapan upah
minimum. Hati-hati ini!," jelasnya.

51