Page 48 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021
P. 48
Judul UMP 2022 Naik 1,09 Persen, Buruh Bahas Aksi Besar
Nama Media rctiplus.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1714028/ump-2022-
naik-109-persen-buruh-bahas-aksi-besar
Jurnalis Nasional
Tanggal 2021-11-16 06:06:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Adi Mahfud (Wakil Ketua Depenas) Secara nasional rata-rata untuk 34 provinsi di
Indonesia upah minimum akan naik 1,09 persen. Upah minimum kota dan provinsi beda-beda
sesuai dengan nilai pertumbuhan ekonomi atau suatu inflamasi di kota tersebut. Dihitungnya
dari tahun ke tahun. Selama tiga tahun berturut-turut
negative - Adi Mahfud (Wakil Ketua Depenas) Sebelum ditetapkan tanggal 19 November
pertumbuhan ekonomi suatu provinsi bisa berubah. Namun, rata-ratanya secara nasional sudah
1,09 persen ya nggak jauh lah
Ringkasan
Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) mengatakan upah minimum pada 2022 akan naik
sebesar 1,09 persen. Hal ini berdasarkan pertumbuhan ekonomi, inflasi di suatu wilayah masing-
masing dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
UMP 2022 NAIK 1,09 PERSEN, BURUH BAHAS AKSI BESAR
Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) mengatakan upah minimum pada 2022 akan naik
sebesar 1,09 persen. Hal ini berdasarkan pertumbuhan ekonomi, inflasi di suatu wilayah masing-
masing dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
"Secara nasional rata-rata untuk 34 provinsi di Indonesia upah minimum akan naik 1,09 persen.
Upah minimum kota dan provinsi beda-beda sesuai dengan nilai pertumbuhan ekonomi atau
suatu inflamasi di kota tersebut. Dihitungnya dari tahun ke tahun. Selama tiga tahun berturut-
turut," kata Wakil Ketua Depenas Adi Mahfud saat dihubungi Republika pada Senin (15/11).
Dia mengatakan, kenaikan upah minimum ini paling tinggi DKI Jakarta dan paling rendah di Jawa
Tengah. Lalu, regulasi ini harus ditetapkan oleh pemerintah pusat pada 19 November 2021 agar
bisa diterapkan pada Januari 2022. Sedangkan di Kabupaten paling lambat 30 November 2022.
47
