Page 66 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021

Dengan perhitungan baru itu, UMP terendah pada 2022 berada di Jawa Tengah dengan nominal
Rp1.813.011, sementara UMP tertinggi di DKI Jakarta sebesar Rp4.453.724.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker
Indah Anggoro Putri mengatakan angka 1,09% merupakan rata-rata kenaikan dari upah
minimum seluruh provinsi.

Menurutnya, keputusan akhir besaran kenaikan UMP diserahkan kepada gubernur dengan
mengacu data yang diterbitkan BPS.

"Penyesuaian upah minimum tahun depan tergantung gubernur yang menetapkan, bukan berarti
semua provinsi naik 1,09%," katanya dalam webinar bertajuk Proses Penetapan Upah Minimum
2022,Senin (15/11).

Lebih jauh dia menegaskan penetapan UMP 2022 tidak boleh melampaui batas atas sebagaimana
diatur dalam PP No. 36/2021.

Dalam perhitungan baru itu, ada empat provinsi dengan UMP 2022 sama dengan 2021 karena
nilainya melampaui batas atas upah minimum. Keempat provinsi tersebut adalah Sumatra
Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat.

"Empat provinsi ini nilai upah minimumnya sudah melebihi batas atas. Kalau dinaikkan lagi dia
akan makin melambung, tidak bagus/' tuturnya.

Penetapan UMP 2022 akan diumumkan gubernur paling telat pada 21 November 2021,
sedangkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) paling lambat 30 November 2021.

"Diumumkan sekitar 6 hari lagi. Karena 21 November itu Minggu, maka harus ditetapkan sehari
sebelum hari libur," ungkap Indah.

Mengacu pada regulasi baru, terdapat 10 data yang dipakai dalam formulasi penyesuaian upah
minimum, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Dia menyebutkan formula baru dalam penghitungan upah minimum bertujuan untuk memacu
laju pertumbuhan upah minimum di wilayah tersebut. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukam-dani menyatakan formula penghitungan baru UMP 2022
sesuai dengan
kemampuan dunia usaha.

"Ini adalah angka yang adil dengan parameter yang merefleksikan kondisi riil seperti rata-rata
konsumsi dan tingkat pengangguran," katanya.

Dia berharap para kepala daerah mengikuti ketentuan baru sebagaimana tertuang dalam PP No.
36/2021. Menurutnya, kenaikan UMP yang terlalu tinggi bakal memicu seretnya penyerapan
tenaga kerja.

Hariyadi kembali menekankan UMP bukanlah upah rata-rata yang diterima pekerja di suatu
wilayah. UMP, tegasnya, merupakan instrumen perlindungan sosial bagi pekerja dengan masa
kerja di bawah 1 tahun agar tidak dibayar terlalu rendah.
PUTUSAN BERSAMA

Perwakilan Dewan Pengupahan Nasional Adi Mahfudz mengatakan penyesuaian UMP 2022
merupakan hasil kesepakatan bersama pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Dia berharap

65