Page 70 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021

rata penyesuaian UMP adalah 1,09 persen. Saya tidak bilang bahwa ini upah minimum provinsi
2022, ini rata-rata penyesuaian provinsi
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Bukan berarti semua provinsi
naik 1,09 persen. Hati-hati ya memahaminya

negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Jadi, kalau ada yang
mengatakan upah minimum ditetapkan Kemenaker, itu salah. Yang menetapkan UMP adalah
gubernur, paling lambat 21 November 2021 ini, sekitar 6 hari lagi. Karena tanggal 21 itu Hari
Minggu, maka harus ditetapkan sehari sebelum hari libur

neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Ini formula bukan dari
Kemenaker saja, tetapi kami umumnya dengan dewan pengupahan nasional

Ringkasan

Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara Tahun 2022 akan ditetapkan Gubernur Sumut,
Edy Rahmayadi, pada 21 November 2021. Menjelang penetapan itu, Gubernur bersama
Pangdam I/BB Mayjen TNI Hasanuddin, dan Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra
Simanjuntak, mengumpulkan pimpinan serikat buruh dan pekerja di Aula Tengku Rizal Nurdin,
Jalan Jenderal Sudirman Medan, Senin (15/11).

21 NOVEMBER UMP SUMUT 2022 DIUMUMKAN, GUBSU JANJI BERLAKU ADIL

Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara Tahun 2022 akan ditetapkan Gubernur Sumut,
Edy Rahmayadi, pada 21 November 2021. Menjelang penetapan itu, Gubernur bersama
Pangdam I/BB Mayjen TNI Hasanuddin, dan Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra
Simanjuntak, mengumpulkan pimpinan serikat buruh dan pekerja di Aula Tengku Rizal Nurdin,
Jalan Jenderal Sudirman Medan, Senin (15/11).

Gubernur Edy Rahmayadi mengatakan, penetapan UMP tersebut berdasarkan ketentuan yang
ada sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan. Berdasarkan PP 36 itu, UMP 2022 akan mempertimbangkan pertumbuhan
ekonomi, laju inflasi, pendapatan daerah, termasuk daya beli dan tingkat penyerapan tenaga
kerja.

Namun ia menegaskan akan berbuat adil. “Yakinkan Anda semua, bahwa saya akan berbuat adil.
Demi Tuhan, demi Allah, saya tak ada melihat kanan dan kiri, saya berbuat netral untuk
kesejahteraan rakyat saya. Itu cita-cita saya pada saat saya bersumpah menjadi Gubernur
Sumut. Saya murni untuk rakyat. Yakinkan itu,” tegasnya.

Edy meminta, pernyataannya itu disampaikan kepada buruh dan pekerja lainnya. “Tetapi tidak
boleh ego mementingkan diri pirbadi. Apalagi Covid-19 yang sangat mempengaruhi, tapi tak
boleh difitnah terus Covid-19 ini,” ujarnya.

Menurut Edy, semua pihak harus didudukkan untuk menemui jalan tengah mengenai penetapan
upah ini. Untuk itu, setelah bertemu pada pekerja dan buruh, gubernur akan mengundang para
pengusaha untuk meminta masukan terkait besaran upah yang ditetapkan.

Disebutnya, pemerintah harus hadir di tengah-tengah antara pekerja dan pengusaha. Meski
sejujurnya, Gubernur sangat ingin menetapkan UMP yang tinggi. “Kalau saya boleh jujur, kalau

69