Page 67 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021
P. 67
pengusaha yang tidak terdampak Covid-19 bisa mengikuti regulasi yang ada dalam penyesuaian
upah 2022.
Adi juga mengutarakan UMP yang kerap diperdebatkan setiap tahun sejatinya baru menjangkau
0,09% unit usaha di Tanah Air. Angka itu mencakup usaha skala besar dan menengah yang
masing-masing berjumlah 4.952 unit dan sekitar 44.000 unit.
Dia menjelaskan bahwa formulasi UMP 2022 hadir untuk mengurangi
disparitas antarwilayah yang terlalu tinggi.
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar menilai UMP 2022 harus menjadi
kewenangan penuh gubernur setiap provinsi. Dia berharap pemerintah pusat tak mengintervensi
proses penetapan upah minimum 2022.
Para gubernur, ujarnya, memiliki kepentingan dalam penetapan UMP maupun UMK untuk
mendukung konsumsi masyarakat di wilayahnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan Ibu Kota akan mengambil
keputusan terkait dengan UMP 2022 pada Jumat (19/11) setelah data acuan diterima. Dia
mengatakan Pemprov DKI Jakarta memiliki dua acuan dasar dalam memutuskan kenaikan UMP
2022. Namun, dia menegaskan Pemprov DKI untuk sementara akan mengikuti ketentuan
pemerintah.
Pertama, PP No. 36/2021 tentang pengupahan. Kedua, penyesuaian antara keputusan
menaikkan UMP oleh pemerintah pusat dan data dari Kementerian Ketenagakerjaan. (Rahmad
Fauzan/lim FatNmah Tknonia)
66
