Page 114 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2019
P. 114

Title          ALIANSI RAKYAT MENGGUGAT KEMBALI DATANGI GEDUNG DPRD JABAR
               Media Name     pikiran-rakyat.com
               Pub. Date      24 September 2019
                              https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2019/09/24/aliansi-rakyat- menggugat-
               Page/URL
                              kembali-datangi-gedung-dprd-jabar
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative








               BANDUNG - Massa aksi gabungan yang mengatasnamakan Aliansi Warga
               Menggugat, kembali menggelar aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat
               Daerah () Jawa Barat, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Selasa, 24 September 2019.
               Namun, dalam aksi ini tidak hanya mahasiswa yang melakukan tetapi juga dari
               kaum buruh, Kongres Aliansi Seluruh Buruh Indonesia (KASBI) yang juga menolak
               revisi Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13/2013.

               Sama seperti dalam aksi sebelumnya yang digelar di Gedung Jawa Barat, massa aksi
               dari kalangan mahasiswa menolak tentang Revisi Undang-undang KPK, RKUHP,
               Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual, dan Undang-undang Pertanahan.
               Dengan hadirnya massa aksi dari kaum buruh, tuntutan massa pun bertambah
               menolak RUU ketenagakerjaan.

               Dalam aksinya, perwakilan buruh yang berorasi menyampaikan bahwa dengan
               adanya revisi Undang-undang Nomor 13/2013 ini kemudian akan menutup
               kesempatan kerja bagi pribumi. "Ada tuntutan kita bahwa ternyata pemerintah
               pusat sudah mengeluarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 tahun
               2019. Dalam keputusan menteri itu disebutkan jabatan-jabatan tertentu boleh
               diduduki tenaga kerja asing di antaranya buruh jahit, buruh garmen, bahkan guru
               dan tenaga pendidik lainnya boleh diduduki tenaga kerja asing," ungkap perwakilan
               aksi dari kalangan buruh.

               Dengan adanya keputusan menteri itu, kata dia, akan lebih mempersulit
               kesempatan bekerja bagi warga Indonesia. Massa aksi menganggap dengan adanya
               keputusan menteri nomor 228/2019 ini sebagai bentuk liberalisasi pemerintah
               membuat perundang-undangan.

               Dari pantauan di lapangan, massa pun kian bertambah banyak dari beberapa
               elemen, tidak sekedar dari kalangan mahasiswa. Bahkan dalam aksinya itu massa
               sambil meneriakkan antikapitalisme. Dalam aksinya itu, setiap perwakilan massa
               aksi secara bergantian menyampaikan orasinya. "Antikapitalisme, antikapitalisme.
               Tolak RUU sekarang juga," teriak massa aksi.

               Untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan, personel kepolisian dari Polda
               Jabar juga disiagakan di gedung dewan. Bahkan, mobil water cannon pun
               disiagakan.




                                                      Page 113 of 165.
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119