Page 156 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2019
P. 156
Dalam aturan sebelumnya KPK berwenang sendiri melakukan penyadapan tanpa
perlu meminta izin.
Keempat, KPK berwenang menerbitkan SP3 untuk perkara korupsi yang tidak selesai
dalam jangka waktu maksimal dua tahun.
Kemudian, KPK juga wajib berkoordinasi dengan penegak hukum lain dalam hal
pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
Pasal kontroversi lain ialah mengatur soal mekanisme penyitaan dan penggeledahan
serta status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara.
Namun, Jokowi memastikan tak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti
undang-undang (perppu) untuk mencabut UU KPK.
3. Menuntut negara untuk mengusut dan mengadili elite-elite yang bertanggung
jawab atas kerusakan lingkungan di beberapa wilayah di Indonesia.
Masalah kebakaran hutan belakangan disorot karena area titik apinya terus meluas.
Kebakaran tersebar di sebagian Sumatera dan kalimantan.
Kepolisian telah menetapkan puluhan tersangka pembakaran hutan dan sembilan
korporasi yang bertanggung jawab.
Masyarakat menuntut para pelaku diadili hingga menyasar ke aktor intelektual.
Proses hukum juga harus dilakukan secara terbuka.
4. Menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak
kepada pekerja.
RUU Ketenagakerjaan juga menjadi sorotan lantaran beredar luas draf revisi UU
tersebut. Dari draf yang beredar, ada 14 pasal revisi yang ditolak oleh para asosiasi
buruh.
Dalam naskah yang beredar tersebut, beberapa revisi yang bakal dilakukan meliputi
pasal 81 mengenai cuti haid yang bakal dihapus lantaran dengan alasan nyeri haid
dapat diatasi dengan obat antinyeri.
Kemudian, Pasal 100 mengenai fasilitas kesehatan yang bakal dihapuskan, juga
pasal 151-155 mengenai penetapan PHK.
Dalam draf tersebut, UU Ketenagakerjaan versi revisi bakal menetapkan keputusan
PHK hanya melaui buruh dan pengusaha tanpa melalui persidangan.
Selain itu, ada pula revisi yang bakal menghapus pasal mengenai uang penghargaan
masa kerja, juga ada penambahan waktu kerja bagi para buruh atau tenaga kerja.
Page 155 of 165.
