Page 155 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2019

Pembahasan RKUHP menuai polemik lantaran beberapa pasalnya dianggap represif
dan tidak pro dengan hak asasi manusia.

Sebagai contoh, ada pasal-pasal yang dianggap mengekang kebebasan berpendapat
dan kebebasan pers.

Jika RUU KUHP disahkan, netizen dan wartawan yang dianggap beritanya menghina
presiden atau pemerintah akan dipidana.

Contoh lain adalah Pasal 432 tentang penggelandangan. Di aturan tersebut
disebutkan bahwa setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum
yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak
kategori I.

Pasal tersebut berpotensi menjadi pasal karet karena kategori penggelandang bisa
dienterpretasikan luas.

Ketentuan lain yang diprotes adalah pasal zina. Sebab, pasal ini dianggal terlalu
mengatur warga negara hingga ke ranah privasi.

Namun, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menunda pengesahan RUU
KUHP.

2. Mendesak pemerintah dan DPR untuk merivisi UU KPK yang baru saja disahkan
dan menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di
Indonesia.

Ada tujuh poin yang menjadi catatan dalam RUU KPK yang sudah diketok palu oleh
anggota Dewan.

Pertama, soal status kedudukan kelembagaan KPK yang akan berubah menjadi
lembaga penegak hukum yang berada di rumpun eksekutif, tetapi tetap
melaksanakan tugas dan kewenangan secara independen.

Kedua, soal keberadaan Dewan Pengawas KPK yang punya kewenangan
melaksanakan tugas dan wewenang KPK, memberi/tidak memberi izin penyadapan,
penggeledahan dan penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan
pegawai, memeriksa dugaan pelanggaran kode etik, mengevaluasi kinerja pimpinan
dan pegawai KPK setahun sekali.

Keberadaan dewan pengawas ini dinilai berpotensi mengganggu penanganan
perkara karena dugaan konflik kepentingan.

Ketiga, pembatasan fungsi penyadapan karena KPK wajib meminta izin tertulis dari
dewan pengawas sebelum menyadap.

Page 154 of 165.