Page 158 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2019
P. 158
RUU PKS dianggap krusial karena perlu ada payung hukum yang kuat untuk
melindungi korban kekerasan seksual. RUU ini akan memperkuat regulasi soal
kekerasan seksual yang diatur dalam KUHP secara umum.
RUU PKS menjadi darurat bukan karena sekadar angka kasus yang tercatat,
melainkan karena layanan terhadap korban kekerasan seksual tidak memadai.
Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Andi Komara
menyebutkan, RUU PKS mengatur jenis kekerasan seksual, seperti perbudakan
seksual, eksploitasi seksual, dan pemaksaan perkawinan.
Tak hanya mengatur hukuman bagi pelaku kekerasan seksual, RUU PKS juga
mengatur pencegahaan kekerasan seksual.
RUU yang mengacu pada pengalaman para korban kekerasan seksual tersebut juga
mengutamakan hak-hak terhadap korban yang selama ini kerap diabaikan.
7. Mendorong demokratisasi di Indonesia dan menghentikan penangkapan aktivis di
berbagai sektor.
Penangkapan aktivis juga menjadi perhatian selanjutnya oleh mahasiswa.
Mereka tak ingin aktivis yang mewakili masyarakat ditangkap karena menyuarakan
protes hanya karena tak sesuai dengan kebijakan pemerintah.
Contoh terbaru ialah penangkapan aktivis Veronica Koman yang menjadi buronan
polisi setelah ditetapkan tersangka.
Veronica Koman dianggap memprovokasi aksi demo di Asrama Mahasiswa Papua di
Surabaya.
Pengacara mahasiswa Papua itu disebut sangat aktif melakukan provokasi di media
sosial tentang isu-isu Papua, padahal ia sendiri tidak ada di lokasi saat aksi
berlangsung.
Page 157 of 165.
