Page 157 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2019
P. 157
Namun, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri membantah draf tersebut bersumber
dari pemerintah.
Ia mengatakan, draf yang berisi revisi UU Ketenagakerjaan tersebut hoaks dan tidak
jelas sumbernya.
5. Menolak pasal-pasal problematis dalam RUU Pertanahan yang merupakan bentuk
pengkhianatan terhadap semangat reforma agraria.
Poin-poin dalam RUU Pertanahan dianggap merugikan masyarakat. Pembahasannya
pun molor di DPR karena masih ada pro-kontra di internal.
Fraksi PKS menganggap draf tersebut lebih menitikberatkan pada upaya
peningkatan iklim investasi dibandingkan pada aspek pemerataan ekonomi dan
keadilan agraria.
Dalam poin-poin tersebut tidak ada upaya konkret untuk mengatasi ketimpangan
penguasaan tanah.
Kemudian ada kecenderungan memberikan banyak kemudahan investasi bagi
pemegang HGU, HGB, dan hak pakai berjangka waktu.
Selanjutnya, tidak ada upaya untuk memprioritaskan pemberian hak pakai kepada
koperasi buruh tani, nelayan, UMKM, dan masyarakat kecil lain.
Dalam draf tersebut juga tidak terdapat upaya konkret untuk meningkatkan nilai
ekonomi lahan warga yang telah disertifikasi melalui program pemerintah.
Keenam, tidak ada upaya konkret untuk mempercepat pengakuan tanah hukum ada
yang menjadi amanat Putusan MK Nomor 35/2012.
Selanjutnya, terhapusnya status tanah hak bekas swapraja, yang ke depan akan
kembali menjadi tanah negara.
Terakhir, tidak ada kebijakan untuk memberantas mafia tanah dan mengendalikan
nilai tanah.
Dalam konferensi pers, Jokowi menyatakan bahwa RUU ini ditunda.
6. Mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
DPR diminta segera memberi kepastian kapan RUU PKS disahkan. Pasalnya, RUU ini
sudah dibahas cukup lama, terhitung sejak 2017.
Desakan muncul dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, aktivis perempuan,
Komnas Perempuan, hingga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA)
Yohana Yambise.
Page 156 of 165.
