Page 20 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020

Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan menerima aduan ihwal potensi dugaan kerugian
negara dalam program Kartu Prakerja. Lembaga itu menyatakan telah menyiapkan tim besar
untuk menyelidiki dugaan kerugian negara dalam program tersebut. Anggota El BPK, Achsanul
Qosasi, mengaku secara pribadi telah menerima aduan dari banyak pihak perihal dugaan
kerugian negara dalam program Kartu Prakerja. "BPK berencana segera turun dan saat ini
membuat tim untuk mengaudit Kartu Prakerja," ucap dia kepada Tempo, kemarin.

Pemeriksaan ini diperlukan untuk memastikan kebenaran laporan perihal dugaan korupsi dan
potensi kerugian negara dalam program Prakerja."Hal- hal semacam ini akan ditelisik lebih
dalam, termasuk seluruh penggunaan anggaran untuk program pelatihan kerja," kata dia.
Sebelum audit berlangsung, Achsanul mengimbuhkan, BPK akan mengundang sejumlah
lembaga. dan kementerian untuk menyampaikan aturan dan program penanganan Covid-19.
Diskusi, kata dia, siap digelar bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
Kementerian Koordinator Perekonomian, serta Kementerian Keuangan.
Achsanul tak menampik anggapan bahwa rencana pemeriksaan ini mulai bergulir setelah

Deputi Pencegahan Komisi Pemba-antasan Korupsi melaporkan adanya potensi kerugian negara
dalam program Prakerja. BPK kata dia, memiliki kewenangan untuk memastikan apakah
program tersebut memiliki unsur kerugian negara atau tidak. "Kalau ada indikasi kerugian
negara, kami sampaikan ke aparat penegak hukum beserta besaran kerugiannya."

Menurut Achsanul, BPK saat ini juga tengah memeriksa keseluruhan program penanganan
Covid-19 dan pemulihan ekonomi pemerintah yang menghabiskan anggaran Rp 695,20 triliun.
Obyek pemeriksaan seperti program kesehatan, pengadaan alat pelindung diri, Kartu Prakerja,
insentif usaha, dan pembiayaan korporasi.

"Ini pekerjaan besar, timnya juga besar. Hampir semua pemeriksaan akan kami alihkan dulu ke
pemeriksaan penanganan Covid-19 ,"dia meng-ungkapkan.Menurut Achsanul, tim BPK akan
bekerja selama tiga bulan. Dua bulan pertama melakukan pemeriksaan di lapangan dan satu
bulan sisanya melakukan pemberkasan dan diskusi internal.

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah, mendukung langkah BPK. "KPK
juga perlu terlibat dalam proses penyelidikan terhadap potensi dugaan kerugian negara," kata
di, kemarin.

Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana

Program Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky, menyatakan pemerintah terbuka atas evaluasi
yang dilakukan sejumlah lembaga negara, seperti KPK, BPK, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah. "Dari Inspektorat juga ada," kata Panji ketika dimintai konfirmasi.
Menurut Panji, sebenarnya Manajemen Pelaksana juga sudah melakukan evaluasi terhadap
platform digital yang diajak bekerja sama. Jika ditemukan pelanggaran atau tidak memenuhi
syarat, ujarnya, pemerintah berhak sewaktu-waktu memutus kerja sama.

AVIT HIDAYAT

caption:
Juru bicara KPK Bidang Pencegahan, ipi Maryati (kiri), Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dan
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyampaikan keterangan pers ihwal hasil kajian
program Kartu Prakeija di gedung KPK, Jakarta,kamis lalu.

19