Page 23 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020
P. 23
positive - Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) Rekomendasi ketujuh adalah pelaksanaan
pelatihan daring harus memiliki mekanisme kontrol agar tidak fiktif, misalnya pelatihan harus
interaktif sehingga bisa menjamin peserta yang mengikuti pelatihan mengikuti keseluruhan
paket
positive - Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) Kemenko Perekonomian juga sepakat menunda
pelaksanaan batch IV sampai dengan dilaksanakan perbaikan tata kelola Program Kartu
Prakerja; membentuk tim teknis yang terdiri dari berbagai kementerian/lembaga untuk
perbaikan tata kelola Program Kartu Prakerja; dan meminta pendapat hukum kepada Jamdatun
terkait pelaksanaan Program Kartu Prakerja
Ringkasan
KPK menyampaikan tujiih rekomendasi pelaksanaan Kartu Prakerja yang terkait dengan empat
aspek pelaksanaan program dengan total anggaran Rp20 triliun tersebut.
"KPK telah menyelesaikan kajian Program Kartu Prakerja sebagai bagian dari pelaksanaan tugas
'monitoring' KPK dan kami menemukan sejumlah permasalahan dalam empat aspek terkait tata
laksana sehingga pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam implementasi program tersebut.
Kami merekomendasikan kepada pemerintah melakukan hal-hal berikut," kata Wakil Ketua KPK
Alexander Mar-wata di gedung KPK Jakarta, Kamis (18/6).
KPK SAMPAIKAN TUJUH REKOMENDASI PERBAIKAN PELAKSANAAN KARTU
PRAKERJA
KPK menyampaikan tujiih rekomendasi pelaksanaan Kartu Prakerja yang terkait dengan empat
aspek pelaksanaan program dengan total anggaran Rp20 triliun tersebut.
"KPK telah menyelesaikan kajian Program Kartu Prakerja sebagai bagian dari pelaksanaan tugas
'monitoring' KPK dan kami menemukan sejumlah permasalahan dalam empat aspek terkait tata
laksana sehingga pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam implementasi program tersebut.
Kami merekomendasikan kepada pemerintah melakukan hal-hal berikut," kata Wakil Ketua KPK
Alexander Mar-wata di gedung KPK Jakarta, Kamis (18/6).
Alexander menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers yang juga dihadiri Deputi
Pencegahan KPK Pahala Nai-nggolan dan Plt Juru Bicara bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati
Kuding terkait hasil kajian Program Kartu Prakerja.
Dasar hukum pelaksanaan Kartu Prakerja adalah Peraturan Presiden No 36 Tahun 2020 tentang
Pengembangan Kompetensi Melalui Program Kartu Prakerja dengan total anggaran senilai Rp20
triliun yang ditujukan untuk 5,6 juta penerima manfaat.
Rekomendasi pertama terkait dengan proses pendaftaran. "Rekomenda sipertama, pesertayang
disasar pada 'whitelist', tidak perlu mendaftar daring melainkan dihubungi manajemen
pelaksana sebagai peserta program," ungkap Alexander.
Alasannya, Kemente-rian Tenaga Kerja (Keme-naker) dan BPJS Ketenagakerjaan telah
mengkompi-lasi data pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan sudah dipadankan
NIK-nya dengan hasil akhir 1,7 juta orang pekerja terdampak (masuk 'whitelist'). Faktanya
hanya sebagian kecil dari "whitelist" tersebut yang mendaftar secara daring yaitu hanya 143
ribu orang.
22
