Page 28 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020

Masalah lainnya, penunjukan delapan mitra platform digital Kartu Prakerja oleh pemerintah juga
tak melalui aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kedelapan mitra yang terpilih adalah
Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar
Mahir, dan Kemnaker.go.id. Melenceng dari pakem, penunjukan kedelapan mitra berpotensi
melanggar prinsip persaingan sehat, transparansi, keadilan, serta akuntabilitas dalam
pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Temuan KPK yang tak kalah mencolok adalah konflik kepentingan yang diduga melibatkan lima
mitra platform, yaitu Skill Academy by Ruangguru, Pintaria, Sekolahmu, Maubelajarapa.com,
dan Pijar Mahir. KPK menemukan sedikitnya 250 dari 1.895 paket pelatihan yang terafiliasi
dengan kelima mitra.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020, tugas mitra platform adalah menyeleksi
paket pelatihan yang ditawarkan oleh lembaga, lain. Setelah mengkurasi paket pelatihan yang
dianggap layak, mitra menawarkan paket tersebut kepada peserta pi'ogram Kartu melalui
platform yang mereka miliki. Ketika kelima mitra menyeleksi dan menilai paket pelatihan yang
mereka rancang sendiri, potensi konflik kepentingannya teramat pekat. Melebihi kiasan "jeruk
makan jeruk", ada godaan moral yang besar bagi mereka untuk meloloskan proposal sendiri.
Urusannya kian runyam ketika KPK menemukan hanya 457 konten pelatihan, atau sekitar 24
persen, yang layak masuk program Kartu Prakerja. Dari angka tersebut, hanya 55 persen yang
sesuai untuk skema pelatihan online.

Di luar temuan KPK, ada pula potensi program Kartu Prakerja salah sasaran. Bila target
utamanya adalah mereka yang kehilangan pekerjaan akibat mewabahnya Covid-19, bantuan
langsung tunai jelas lebih tepat ketimbang pelatihan online. Masalah lain, dari anggaran Rp 20
triliun, sebanyak 28 persen atau sekitar Rp 5,6 triliun .juga bakal jatuh ke tangan mitra platform
digital dan penyedia pelatihan, bukan untuk mereka yang paling membutuhkan.

Bermasalah dari hulu (kebijakan) sampai hilir (pelaksanaan), program Kartu Prakerja tak cukup
diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Kalaupun tak melibatkan auditor
independen, setidaknya hal ini perlu ditangani Badan Pemeriksa Keuangan selaku auditor
eksternal pemerintah. Sambil menunggu hasil audit, pemerintah perlu lebih serius memikirkan
skema baru agar kelak penyaluran bantuan Prakerja lebih tepat sasaran.

27