Page 25 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020
P. 25
dan tidak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh
peserta.
Hal ini terjadi karena Lembaga Pelatihan sudah menerbitkan sertifikat meskipun peserta belum
menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih dan peserta sudah mendapatkan
insentif meskipun belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang sudah dibeli sehingga negara
tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta.
"Rekomendasi ketujuh adalah pelaksanaan pelatihan daring harus memiliki mekanisme kontrol
agar tidak fiktif, misalnya pelatihan harus interaktif sehingga bisa menjamin peserta yang
mengikuti pelatihan mengikuti keseluruhan paket," ungkap Alexander.
Menurut Alexander, ketujuh rekomendasi tersebut telah dipaparkan kepada Kemenko
Perekonomian dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam rapat pada 28 Mei 2020 dan
Kemenko Perekonomian sepakat untukmel.akukan perbaikan tatakelolaProgram Kartu Prakerja
berdasarkan rekomendasi.
"Kemenko Perekonomian juga sepakat menunda pelaksanaan batch IV sampai dengan
dilaksanakan perbaikan tata kelola Program Kartu Prakerja; membentuk tim teknis yang terdiri
dari berbagai kementerian/lembaga untuk perbaikan tata kelola Program Kartu Prakerja; dan
meminta pendapat hukum kepada Jamdatun terkait pelaksanaan Program Kartu Prakerja," jelas
Alexander. @am
24
