Page 22 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020

Judul KPK Sampaikan Tujuh Rekomendasi Perbaikan Pelaksanaan Kartu
Prakerja
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Kartu Pra Kerja
Halaman/URL Pg12
Jurnalis ani
Tanggal 2020-06-22 05:49:00
Ukuran 196x119mmk

Warna Halaman Hitam/Putih
AD Value Rp 7.840.000
News Value Rp 23.520.000
Kategori Ditjen Binalattas
Layanan Korpo
Sentimen negative

Narasumber
positive - Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) KPK telah menyelesaikan kajian Program Kartu
Prakerja sebagai bagian dari pelaksanaan tugas 'monitoring' KPK dan kami menemukan
sejumlah permasalahan dalam empat aspek terkait tata laksana sehingga pemerintah perlu
melakukan perbaikan dalam implementasi program tersebut. Kami merekomendasikan kepada
pemerintah melakukan hal-hal berikut

neutral - Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) Rekomenda sipertama, pesertayang disasar
pada 'whitelist', tidak perlu mendaftar daring melainkan dihubungi manajemen pelaksana
sebagai peserta program

positive - Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) Rekomendasi kedua, cukup menggunakan NIK
(Nomor Induk Kependu-dukan) sebagai identifikasi peserta sudah memadai, tidak perlu
dilakukan penggunaan fitur lain yang mengakibatkan penambahan biaya
positive - Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) Ketiga, agar komite meminta 'legal opinion' ke
Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan A-gung RI tentang
kerja sama dengan 8 'platform' digital iniapakahtermasukdalam cakupan PBJ pemerintah

neutral - Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) platform

positive - Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) Terdapat konflik kepentingan pada 5 dari 8
Platform Digital dengan Lembaga Penyedia Pelatihan. Sebanyak250 pelatihan dari 1.895
pelatihan yang tersedia adalah milik Lembaga Penyedia Pelatihan yang memiliki konflik
kepentingan dengan 'platform' digital

positive - Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) Rekomendasi keempat, 'platform' Digital tidak
boleh memiliki konflik kepentingan dengan Lembaga Penyedia Pelatihan. Dengan demikian 250
pelatihan yang terindikasi harus dihentikan penyediaannya

positive - Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) Kelima, kurasi materi pelatihan dan
kelayakannya untuk menentukan apakah dilakukan secara daring, agar melibatkan pihak-pihak
yang kompeten dalam area pelatihan serta dituangkan dalam bentuk petunjuk teknis

21