Page 24 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020

Sedangkan, sebagian besar peserta yang mendaftar untuk 3 gelombang yaitu 9,4 juta pendaftar
bukanlah target yang disasar oleh program tersebut.

Manajemen Pelaksana Kartu Pra Kerja juga menggunakan fitur "face recog-nation" untuk
kepentingan pengenalan peserta dengan anggaranRp30,8 miliar sangat tidak efisien.
Penggunaan N1K dan keanggotaan BP Jamsosteksudah memadai.

"Rekomendasi kedua, cukup menggunakan NIK (Nomor Induk Kependu-dukan) sebagai
identifikasi peserta sudah memadai, tidak perlu dilakukan penggunaan fitur lain yang
mengakibatkan penambahan biaya," ungkap Alex.

Selanjutnya terkait dengan erja sama dengan 8 "platform" digital tidak melalui mekanisme
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ).

"Ketiga, agar komite meminta 'legal opinion' ke Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha
Negara (Jamdatun) Kejaksaan A-gung RI tentang kerja sama dengan 8 'platform' digital
iniapakahtermasukdalam cakupan PBJ pemerintah," tambah Alex.

Ke-8 "platform" digital Kartu Prakerja yaitu To-kopedia, Bukalapak, Pijar Mahir, Sekolah.mu, Pin-
taria, Skill Academy, Mau-BelajarApa dan ICemente-rian Tenaga Kerja.

"Terdapat konflik kepentingan pada 5 dari 8 Platform Digital dengan Lembaga Penyedia
Pelatihan. Sebanyak250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia adalah milik Lembaga
Penyedia Pelatihan yang memiliki konflik kepentingan dengan 'platform' digital," ungkap Alex.

Kelimanya adalah Skill Akademy (Ruangguru);Pintaria (HarukaEdu), Sekolahmu, MauBelaj-
aiApa.com dan Pijar Mahir. Konflik kepentingan terjadi karena lembaga pelatihan juga
merupakan "platform" digital ataukolabora-tor dalam program Kartu Prakerja.

"Rekomendasi keempat, 'platform' Digital tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan
Lembaga Penyedia Pelatihan. Dengan demikian 250 pelatihan yang terindikasi harus dihentikan
penyediaannya," tegas Alexander.

Selanjutnya terkait dengan kurasi materi pelatihan menurut KPK tidak dilakukan dengan
kompetensi yang memadai karena pelatihan yang memenuhi syarat baik materi maupun
penyampaian secara daring hanya 13 persen dari 1.895 pelatihan.

"Dari 1.895 pelatihan kita ambil contoh 327 pelatihan secara acak lalu kita cek di internet ada
tidak yang menyediakan secara gratis?Temyata 89 persen ada! Nama dan kontennya saja yang
berbeda, jadi hanya 11 pesen dari pelatihan yangbenar-benar pantas dibayar atau hanya sekitar
200 pelatihan," kata Pahala.

Artinya sudah ada 250 pelatihan yang dikeluarkan lalu hanya 11 persen pelatihan yang layak
dibayar karena 89 persen pelatihan ditemukan secara gratis di internet.

"Kelima, kurasi materi pelatihan dan kelayakannya untuk menentukan apakah dilakukan secara
daring, agar melibatkan pihak-pihak yang kompeten dalam area pelatihan serta dituangkan
dalam bentuk petunjuk teknis," tegas Alexander.
Rekomendasi keenam, materi pelatihan yang teridentifikasi sebagai pelatihan yang gratis
melalui jejaring internet, harus dikeluarkan dari daftar pelatihan yang d ise-diakan Lembaga.
Pelatihan termasuk di laman prakerja.org.

Selanjurnya terkait dengan metodepelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi
fiktif, tidak efektif dan merugikan keuangan negara karena metode pelatihan hanya satu arah

23