Page 27 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020
P. 27

Judul               Audit Program Kartu Prakerja
                 Nama Media          Koran Tempo

                 Newstrend           Kartu Pra Kerja
                 Halaman/URL         Pg11
                 Jurnalis            Tajuk Rencana
                 Tanggal             2020-06-22 05:42:00
                 Ukuran              215x67mmk
                 Warna               Halaman Hitam/Putih
                 AD Value            Rp 46.354.000
                 News Value          Rp 139.062.000
                 Kategori            Ditjen Binalattas
                 Layanan             Korpo
                 Sentimen            negative



              Narasumber



              Ringkasan

              Pemerintah  seharusnya  segera  mengaudit  program  Kartu  Prakerja  seperti  yang
              direkomendasikan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  Kajian  KPK  menemukan  banyak  masalah,
              termasuk  yang  berpotensi  merugikan  keuangan  negara.  Sembari  menunggu  hasil  audit,
              pemerintah sepatutnya menangguhkan program dengan anggaran sekitar Rp 20 triliun itu.

              Secara  umum,  KPK  menyoroti  empat  hal  dalam  program  Kartu  Prakerja:  pendaftaran  dan
              pendataan  peserta  yang  tak  sinkron  dengan  data  Kementerian  Ketenagakerjaan,  konflik
              kepentingan dalam penunjukan mitra penyedia pelatihan, konten pelatihan yang tak layak, serta
              dugaan pelatihan fiktif.


              AUDIT PROGRAM KARTU PRAKERJA

              Pemerintah  seharusnya  segera  mengaudit  program  Kartu  Prakerja  seperti  yang
              direkomendasikan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  Kajian  KPK  menemukan  banyak  masalah,
              termasuk  yang  berpotensi  merugikan  keuangan  negara.  Sembari  menunggu  hasil  audit,
              pemerintah sepatutnya menangguhkan program dengan anggaran sekitar Rp 20 triliun itu.

              Secara  umum,  KPK  menyoroti  empat  hal  dalam  program  Kartu  Prakerja:  pendaftaran  dan
              pendataan  peserta  yang  tak  sinkron  dengan  data  Kementerian  Ketenagakerjaan,  konflik
              kepentingan dalam penunjukan mitra penyedia pelatihan, konten pelatihan yang tak layak, serta
              dugaan pelatihan fiktif.

              Temuan KPK yang terbilang krusial antara lain berkaitan dengan validasi calon peserta pelatihan
              Prakerja  melalui  pengadaan  alat  pengenal  wajah.  Andai  saja  manajemen  pelaksana  Kartu
              Prakerja bisa memverifikasi calon peserta dengan data nomor induk kependu-dukan, perangkat
              senilai Rp 30,8 miliar itu tak perlu diada-adakan.



                                                           26
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32