Page 253 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020
P. 253
Kalangan DPR meminta pemerintah merombak format program Kartu Prakerja. Langkah ini
untuk menindaklanjuti temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang adanya sejumlah
persoalan. Perombakan juga dibutuhkan agar implementasi program yang memiliki alokasi
anggaran total Rp20 triliun itu bisa berjalan maksimal.
Harapan ini disampaikan Wakil Ke tua MPR Jazilul Fawaid dan anggota Komisi IX DPR Saleh Par
taonan Daulay. Sebelumnya KPKmerekomen-dasikan agar pemerintah menyerahkan
pelaksanaan program Kartu Prakerja ke Ke-menterian Tenaga Kerja (Kemnaker) serta
melibatkan Badan NasionalSertifikasi Profesi (BNSP).
ROMBAK FORMAT KARTU PRAKERJA
Kalangan DPR meminta pemerintah merombak format program Kartu Prakerja. Langkah ini
untuk menindaklanjuti temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang adanya sejumlah
persoalan. Perombakan juga dibutuhkan agar implementasi program yang memiliki alokasi
anggaran total Rp20 triliun itu bisa berjalan maksimal.
Harapan ini disampaikan Wakil Ke tua MPR Jazilul Fawaid dan anggota Komisi IX DPR Saleh Par
taonan Daulay. Sebelumnya KPKmerekomen-dasikan agar pemerintah menyerahkan
pelaksanaan program Kartu Prakerja ke Ke-menterian Tenaga Kerja (Kemnaker) serta
melibatkan Badan NasionalSertifikasi Profesi (BNSP).
Jazilul Fawaid menyebut, sejakawalbanyakpihak menduga Kartu Prakerja banyak masalah, salah
sasaran, dan salah urus. Ternyata dugaan ini terkonfirmasi oleh rekomendasi KPK.
Karena itu, dia meminta pemerintah menindaklanjuti rekomendasi KPKdengan melakukan
perubahan format pelaksanaan program Kartu Prakerja.
Dia pun merespons positif rekomendasi KP K agar pemerintah menyerahkan pelaksanaan
program tersebut kepada Kemenaker dan melibatkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Wakil Ketua Umum DPP PKB ini menandaskan, baik Kemenaker maupun BNSP sebenarnya
sama-sama unsur pemerintah sehingga rekomendasi tersebut dinilai tepat.
"Toh bila dialihkan ke Kemenaker dan BNSP, itu juga merupakan bagian dari ranah eksekutif,
pemerintah. Kita semua juga akan mengawasi kinerjanya," tutur Jazilul.
Senada dengan itu, Saleh Par taonan Daulay meminta rekomendasi KPKmenjadi pijakan untuk
merombak secara menyeluruh program Kartu Prakerja. Saleh mencontohkan konsep lama
pengelolaan kepesertaan yang dinilai tidak cukup baik. Buktinya, banyakkaryawan yang menjadi
korban pemutusan hubungan kerja (PHK) ternyata tidak terserap dalam program itu.
"Perlubanyakyang diubah dalam skema program Kartu Prakerja ini, termasuk sistemnya. Ini kan
sistem ordine, agak susah mengukur keberhasilannya.
Apalagi ini tidak ada tatap muka, yang ada hanya tatap muka lewat virtual," katanya.
Tuntutan agar pemerintah
menyerahkan pelaksanaan program Kartu Prakerjake Kemnaker serta melibatkan BNSP
merupakan bagian dari rekomendasi KP K yang telah disampaikan kepada Menteri Koordinator
Bidang Pereko -nomian Airlangga Hatarto melalui surat per 2 Juni2020.
Dalam rekomendasi kedelapan, KP K menekankan perlunya pelibatan BNSP hampir sama seperti
rekomendasi poin lima, yaitu kurasi materi pelatihan dan kelayakan untuk diberikan secara
252
