Page 258 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020
P. 258
Judul Demokrat Minta KPK Berani Usut Indikasi Korupsi Prakerja
Nama Media cakaplah.com
Newstrend Kartu Pra Kerja
Halaman/URL https://www.cakaplah.com/berita/baca/55233/2020/06/20/demokrat-
minta-kpk-berani-usut-indikasi-korupsi-prakerja/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-06-20 07:02:00
Ukuran 0
Warna Halaman Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen Binalattas
Layanan Korpo
Sentimen positive
Narasumber
negative - Didik Mukrianto (Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat) Kalau KPK sudah
menemukan indikasi adanya penyimpangan dan bahkan korupsi, jangan ragu-ragu untuk
melakukan penindakan. Segera tangkap dan adili para perampok dan penikmat uang negara
negative - Didik Mukrianto (Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat) Jangan pernah
mentoleransi upaya perampokan uang negara
negative - Didik Mukrianto (Kepala Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat) Melihat
proses dan mekanisme pelaksanaan Kartu Prakerja potensinya sangat rawan dan ramah
terhadap korupsi
positive - Didik Mukrianto (Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat) Jangan biarkan uang
negara dijadikan bancakan
neutral - Firli Bahuri (Ketua KPK) Berdasarkan hasil analisa dokumen, wawancara mendalam
dengan para pemangku kepentingan serta perolehan informasi lain, kami mengidentifikasikan
beberapa permasalahan lain
positive - Firli Bahuri (Ketua KPK) Penggunaan fitur face recognition dengan anggaran Rp30
miliar sangat tidak efisien untuk kepentingan pengenalan peserta
Ringkasan
Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Didik Mukrianto meminta Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) tidak ragu menangkap dan mengadili para perampok dan penikmat uang negara
bila sudah menemukan indikasi penyimpangan atau korupsi dalam program Kartu Prakerja.
DEMOKRAT MINTA KPK BERANI USUT INDIKASI KORUPSI PRAKERJA
- Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Didik Mukrianto meminta Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) tidak ragu menangkap dan mengadili para perampok dan penikmat uang negara
bila sudah menemukan indikasi penyimpangan atau korupsi dalam program Kartu Prakerja.
257
