Page 261 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020

PEMBAYARAN MITRA PRAKERJA TUNGGU EVALUASI

Tim Teknis Kartu Prakerja mengusulkan agar dibentuk tim untuk mengevaluasi program
tersebut. Hasil kajian dan rekomendasi KPK dapat menjadi bahan evaluasi.

Tim Teknis Kartu Prakerja merekomendasikan kepada Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian untuk membentuk tim evaluasi program tersebut.
Tugas tim ini, antara lain, merekomendasikan pembayaran yang dapat dilakukan atau tidak
boleh dilakukan pemerintah kepada platform digital mitra Kartu Prakeija.

"Kami menyarankan untuk membentuk tim evaluasi guna memverifikasi (platform digital mitra
Kartu Prakeija) mana yang bisa dibayarkan dan mana yang tidak," kata Ketua Tim Teknis Kartu
Prakerja yang juga Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Feri
Wibisono, Jumat (19/6/2020).

Jika hasil evaluasi tim tersebut menyatakan pembayaran perlu dilakukan, maka pemerintah akan
melakukannya. Demikian sebaliknya.

Direktur Eksekutif Ins-titute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad
mengapresiasi usulan evaluasi ini karena merupakan langkah positif untuk melihat dan
memperbaiki kesalahan yang mungkin teijadi pada program Kartu Prakeija.

Agar proses evaluasi bisa optimal, Tauhid berharap hasil kajian dan rekomendasi Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) ditindaklanjuti.

Sebelumnya, KPK menemukan ada potensi konflik kepentingan dan kerugian negara dalam
program Kartu Prakerja. Konflik kepentingan dalam program senilai Rp 20 triliun ini, antara lain,
berpotensi terjadi dalam hubungan antara platform digital mitra Kartu Prakerja dan penyedia
pelatihan (Kompas, 19/6/2020).

Dibahas

Tentang adanya potensi konflik kepentingan, menurut Feri, hal itu telah dibahas oleh tim keija
dan sudah ada analisis serta rekomendasinya.

Terkait dengan rekomendasi KPK agar Komite Cipta Keija meminta pendapat hukum ke
Jamdatun, Feri mengungkapkan, Kemenko Perekonomian sudah melaksanakan rekomendasi
tersebut. Namun, ia tidak dapat memberi tahu isi pendapat hukum tersebut karena sifatnya
rahasia.

Dalam program Kartu Prakeija, Jamdatun juga menjadi ketua tim teknis. Tugas tim ini adalah
meninjau tata kelola pelaksanaan program, termasuk memberi pendapat hukum soal pengadaan
barang dan jasa. Anggota tim tersebut adalah KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan, Kemenko Perekonomian, Kemen-terian Ketenagakerjaan, dan beberapa
lembaga lain.

Sementara itu, Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(LKPP) Setya Budi Ari-janta menuturkan, pihaknya telah memberikan pernyataan resmi terkait
program Kartu Prakerja, yakni program itu dianggap bukan pengadaan barang dan jasa.
Akibatnya, program itu tidak berpedoman pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun, diatur dalam peraturan tersendiri,
yakni Pe-pres No 36/2020 tentang Pengembangan Kompetensi Keija melalui Program Kartu
Prakerja serta Permenko Perekonomian No 3/2020.

260