Page 262 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020

"Namun, kami menyarankan Kartu Prakerja tetap mengedepankan asas pengadaan barang dan
jasa," kata Setya.

Saat ini, pelaksanaan program Kartu Prakerja ditunda karena akan dilakukan evaluasi.
Penundaan dilakukan setelah program ini berjalan tiga gelombang. Tercatat ada 10,4 juta orang
pendaftar, tetapi yang lolos hanya 680.000 orang.

Peserta harap kejelasan

Penerima Kartu Prakerja asal Bandung, Jawa Barat, Awan Wahyu Ishaq Gunawan (28), berharap
ada perbaikan yang signifikan dalam program ini, termasuk dalam komunikasi dengan para
peserta program. "Jika ada masalah, lebih baik disampaikan agar kami merasa didengarkan.
Setidaknya kami merasa tenang dan tidak perlu bertanya-tanya lagi," katanya.

Saluran siaga (hotline) yang disediakan pemerintah dalam program ini, lanjut Awan, tak optimal.
Sebab, informasi yang diberikan karyawan saluran siaga tidak memuaskan. Padahal, untuk
tersambung dengan saluran siaga itu, butuh puluhan kali percobaan.

Pelayanan admin media sosial Kartu Prakeija juga tidak mampu menenangkan para peserta
program ini. Di akun Instagram Prakeija.go.id, ia kerap menuliskan komentar di unggahan foto
mereka, tetapi komentarnya selalu dihapus.
Menurut Awan, komentar para peserta Kartu Prakeija di akun Prakerja.go.id dapat dijadikan
gambaran pandangan mereka terhadap program ini. "Orang-orang yang berkomentar di sana
hampir semua mencurahkan kekecewaannya terhadap program ini," tuturnya.

Penerima Kartu Prakerja, Dicky Prastya (24), berharap program Kartu Prakerja segera
dilanjutkan. "Covid-19 membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Otomatis yang kini banyak
dibutuhkan adalah uang tunai. Menurut saya, bagusnya Kartu Prakerja tetap dilanjutkan karena
saya butuh dana. Namun, terkait platform-plat-form pelatihan, bisa ditinjau ulang," tuturnya
Maulana Alfa Rizki (33), yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) pada April 2020,
mengeluh karena belum berhasil mendaftar sebagai peserta program Kartu Prakerja. "Sejak
pendaftaran Kartu Prakerja dibuka, saya coba ikut daftar, tetapi gagal terus. Saya harap
pemerintah dapat segera mengevaluasi karena korban PHK seperti saya semakin sulit cari keija,"
tutur Maulana yang kini bekerja serabutan untuk bertahan hidup.

Tauhid Ahmad berharap, selama proses evaluasi program Kartu Prakeija, bantuan sosial
(bansos) bagi korban PHK tetap diberikan. Namun, bansos ini harus dipisahkan dari beragam
bansos lain. Perlu juga pembeda antara data penganggur dan korban PHK. Verifikasi ini dapat
dilakukan dengan menggunakan data dari asosiasi pengusaha dan asosiasi pekeija yang
kemudian diverifikasi ulang oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

(ILO/NIA/IRE/SHR/PDS/FRD/FAI)

261