Page 254 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020

daring agar melibatkan pihak-pihak yang kompeten dalam area pelatihan serta dituangkan
dalambentukpetunjukteknis.

"Ini samapoin 5 dan 8. Intinya kurasi materi pelatihan libatkan pihak-pihak yang kompeten. Di
antaranya Dirjen Pelatihan di Kemnaker, lembaga, profesi, BSNP, dan lain-lain," ungkap Deputi
Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.

Dia mengungkapkan, rekomendasi untukpengem-balian implementasi program Kartu Prakerja
ke Kemnaker sudah dibahas juga di rapat dengan Kemenko Perekono -mian dan pemangku
kepentingan terkait lainnya pada 28 Mei2020. "Rekomendasi ini belum dijalankan karena di
rapat 28 Mei disebutkan bah-wa perpindahan sebelumnya dari Kemenaker ke Kemenko
Perekonomian itu arahan Presiden," ujar Pahala.

Mantan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini membeberkan,
pada akhir 2019 program Kartu Prakerja telah didesain oleh pemerintah lewat Kemenaker.
Anggaran yang disiapkan sekitar RplO triliun.

Saat pandemi Covid-19 terjadi, program ini dialihkan ke Kemenko Bidang Perekonomian dengan
bentuk semi-bantuan sosial dan alokasi anggaran sebesar Rp20 triliun dengan target peserta
5,6 juta. Pengalihan dari Kemenaker ke Kemenko Bidang Perekonomian atas arahan Presiden
Joko Widodo. "Jadi setelah dimodifikasi jadi semi bansos karena pandemi digeser jadi semi
bansos dialihkan ke Menko," ujarnya.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor36/2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja
melalui Program Kartu Prakerja, penyelengga -raan program Kartu Prakerja ditangani Komite
Cipta Kerja. Komite terdiri atas Menteri Koordinator Bidang Per -ekonomian sebagai ketua
didampingi wakil ketuanya, KepalaStaf Kepresidenan. Adapun anggotakomite terdiri atas
Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepa-la Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Menteri Ketenagakerjaan, Menteri
Perindustrian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri. Sekretaris
Komite dijabat oleh Sekretaris Kementerian Koordi-natorBidang Perekonomian.

Sementara itu, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah agar pelaku
usaha, khususnya yang tergabung dengan Hipmi, mendapatkan kuota untukmenjadipeserta
Kartu Prakerja. Hal ini dibutuhkan karena pelaku pengusaha di hampir semuasektor terdampak
Covid-19.

Permintaan pelibatan Hipmi dalam program tersebut disampaikan Ketua Umum Badan Pengurus
Pusat (BPP) Hipmi Mardani H Mamingke-pada Menko Perekonomian Airlanggadalam diskusi
virtual terkait mendorong peran dunia usaha dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional
"Jadi masalah program Kartu Prakerja, kita mau paling tidak Hipmi diikutsertakan. Masih
banyakyangtidak dapat (Kartu) Prakerja," ujarnya kemarin.
Akibat derasnya sorotan publik, pemerintah akhirnya memutuskan menunda pendaftaran Kartu
Prakerja gelombang4. Semula pendaftaran Kartu Prakerja gelombangkeempat ini akan
dilakukan pada 26 Mei2020.

Istana Serahkan kepada Menko Perekonomian

KP K akhirnya mengeluarkan sejumlah rekomendasi terkait implementasi program Kartu
Prakerja kepada pemerintah. Surat rekomendasi yang diteken Ketua KPK disampaikan kepada
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga pada 2 Juni 2020 dengan perihal "Kajian
KPK terhadap Program Kartu Prakerja" dilampirkan dengan dua berkas (dokumen).

253