Page 255 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020

Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan, surat yang ditembuskan
juga ke Presiden Joko Widodo tersebut berisi delapan rekomendasi, termasuk rekomendasi
untuk Kartu Prakerja ke Kemnaker dengan melibatkan BSNP. Pihak Istana Kepresidenan melalui
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Shanti Purwono, meminta perihal tersebut ditanyakan
langsung ke Kemenko Bidang Perekonomian. "Untuk isu Kartu Prakerja harus ditanyakan ke
Kemenko Perekonomian atau ke Direktur Program ya Mas," kilah Dini saat dikonfirmasi
Okezone.com kemarin.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata telah membeberkan tujuh rekomendasi KPK
dimaksud. Rekomendasi pertama, peserta yang disasar pada whitelist atau pekerja terdampak
Covid-19 tidak perlu mendaftar secara daring, melainkan dihubungi project managemen t office
(PMO) atau manajemen pelaksana progam Kartu Prakerja sebagai peserta program.
(Rekomendasi selengkapnya lihat di grafis)

Selain mengeluarkan reko -mendasi, KPKmenemukan tujuh masalah utama dan penyimpangan
pada empat aspek tata laksana atas pelaksanaan program Kartu Prakerja sebagai bagian dari
program perlindungan sosial penanggulangan pandemi Corona-virusDisease2019 (Covid-19).

Alexander membeberkan, masalah pertama terkait persoalan pendaftaran. Dia menyebut,
Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek telah mengompilasi data pekerja yang
terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sudah dipadankan dengan nomor induk kepen-
dudukan (NIK)-nya berjumlah 1,7 juta pekerjater dampak

(whitelist).

Faktanya, tutur Alexander, hanyasebagian kecil dari whitelist ini yang mendaftar secara daring,
yaitu hanya 143.000. Sebagian besar peserta yang mendaftar untuk 3 gelombang, yaitu 9,4 juta
pendaftar, bukanlah target yang disasar oleh program ini. Pada pendaftaran KPK menemukan
persoalan fitur facerecognition. "Penggunaan fitmfacerecognition untuk kepentingan
pengenalan peserta dengan anggaran Rp30,8 miliar tidak efisien. Penggunaan NIKdan
keanggotaan BP Jamsostek sudah memadai," ungkapnya.

Masalah kedua, KPK menyoroti kemitraan dengan platform digital. Menurut dia, kerja sama
dengan delapan platform digital tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa
pemerintah (PBJ). Selanjutnya, terdapat konflikkepentingan pada lima dari delapan platform
digital dengan lembagapenyedia pelatihan.

Aspekketiga, materi pelatihan juga terdapat dua masalah. Satu, kurasi materi pelatihan tidak
dilakukan dengan kompetensi yang memadai. Pasalnya, kata Alexander, pelatihan yang
memenuhi syarat baik materi maupun penyampaian secara daring hanya 13% dari
1.895pelatihan (Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia).

Dua, materi pelatihan tersedia melalui jejaring internet dan tidakberbayar. Dari 1.895 pelatihan
dilakuka-n pemilihan sampel didapatkan 327sampel pelatihan. Kemudian dibandingkan
ketersediaan pelatihan tersebut di jejaring internet. "Hasilnya 89 % dari pelatihan tersedia di
internet dan tidak berbayar, termasuk di laman prakerja.org," katanya.

Aspek terakhir, kata Ale-xander, yakni pelaksanaan program. Pada aspekini ada satu masalah
utama, yakni metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak
efektif, dan merugikan keuangan negara. Cabdulrochim/ sabirlaluhn/oktiani endarwati/ichsan
amin/ okezone.com

254