Page 160 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019
P. 160

Title          UPAH BELUM PENUHI STANDAR, BURUH MASIH UTANG UNTUK BIAYA HIDUP
               Media Name     sp.beritasatu.com
               Pub. Date      19 Oktober 2019
                              https://sp.beritasatu.com/nasional/upah-belum-penuhi-standar-buruh-mas ih-utang-
               Page/URL
                              untuk-biaya-hidup/580729
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive










               Aliansi Serikat Buruh DI Yogyakarta memandang penetapan Upah Minimum
               Kabupaten/Kota (UMK) maupun Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan hasil survei
               Kebutuhan Hidup Layak (KHL) belum memenuhi standar kebutuhan hidup.


               "Buruh di DIY dan keluarganya masih mengalami defisit ekonomi. Selisihnya rata-
               rata mencapai Rp 900 ribu per wilayah,"  ujar juru bicara serikat buruh/pekerja DIY,
               Irsyad Ade Irawan saat beraudiensi dengan DPRD DIY, Jumat (18/10/2019).


               Menurutnya, selama ini, survei KHL angkanya selalu lebih tinggi daripada penetapan
               upah minimum. Dengan UMP Rp 1.676.280 per bulan di tahun 2019, buruh harus
               berutang untuk menutupi biaya hidup, dan mengurangi biaya pendidikan, rekreasi,
               hingga tempat tinggal yang layak sebagaimana diatur dalam Permenaker No. 13
               Tahun 2012 tentang Komponen KHL.


               Untuk itu, pihaknya mendesak agar Gubernur DIY dapat menetapkan UMP/UMK
               2020, dengan didasarkan pada hasil survei KHL 2019, dengan besaran antara Rp 2.5
               juta -- Rp 2.7 juta per bulan.

               Selain itu, mereka juga menolak penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78
               Tahun 2015 tentang Pengupahan sebagai dasar penetapan UMK DIY. Sebab, PP
               tersebut dianggap sebagai salah satu penyebab rendahnya upah buruh/pekerja di

               DIY.

               Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja
               dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, Arianto Wibowo menjelaskan bahwa sejak
               tahun 2016, pemerintah memang tidak melakukan survei KHL. Hanya saja,
               perhitungan Upah Minimum salah satunya didasarkan pada hasil survei KHL tahun
               2015 sebagaimana diatur dalam PP No 78 Tahun 2015.


               Namun demikian, Arianto Wibowo menyebutkan, tahun 2020 merupakan tahun
               terakhir perhitungan UMK/UMP menggunakan dasar PP tersebut. Sedangkan di







                                                      Page 159 of 329.
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165