Page 165 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019

Title PEMERINTAH INGATKAN PERUSAHAAN WAJIB IKUTI KENAIKAN UMP 2020
Media Name republika.co.id
Pub. Date 19 Oktober 2019
https://nasional.republika.co.id/berita/pzm7rz370/pemerintah-ingatkan- perusahaan-
Page/URL
wajib-ikuti-kenaikan-ump-2020
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, mengingatkan kepada seluruh perusahaan
untuk mematuhi keputusan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2020
yang telah ditetapkan pemerintah. Sesuai keputusan, UMP tahun depan naik
sebesar 8,51 persen dan mulai berlaku pada 1 Januari 2020.

Hanif mengatakan, besaran kenaikan tersebut mempertimbangkan rata-rata laju
inflasi nasional saat ini sebesar 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional
5,12 persen. Kenaikan UMP merupakan sesuatu yang pasti setiap tahun karena
telah menjadi amanat dari undang-undang.

"Jika ada (perusahaan) yang tidak kuat, mereka bisa mengajukan penangguhan
upah. Itu mekanisme yang tersedia. Kalau tidak membayar begitu saja tidak bisa,"
kata Hanif saat ditemui di Jakarta, akhir pekan ini.

Pemerintah, tidak segan-segan untuk memberikan sanksi bagi perusahaan yang
membandel. Sanksi yang dapat diberikan berupa sanksi bersifat administratif,
pemberhentian usaha, hingga pidana. Masing-masing gubernur provinsi juga
diminta untuk segera menetapkan UMP sesuai arahan dari Kementerian
Ketenagakerjaan.

Menurut Hanif, kebijakan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen tentunya tidak
memuaskan semua pihak, baik pengusaha maupun pekerja. Namun, setidaknya
pemerintah memberikan kepastian dan sudah berupaya untuk menemukan solusi
win-win antara kedua belah pihak. Bagi pengusaha, dapat mempersiapkan diri untuk
menaikkan upah sementara para pekerja mendapat kepastian kenaikan upah pada
tahun depan.

Namun, seiring kenaikan upah, Hanif menilai seharusnya kualitas sumber daya
manusia dalam negeri juga meningkat. Hal itu menjadi tantangan ke depan. Belum
lagi soal pengangguran lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang
masih cukup besar. Itu sebabnya, pemerintah menggungakan instrumen Kartu Pra
Kerja pada tahun 2020 mendatang sebagai solusi atas masalah tersebut.

Lebih jauh, pemerintah berupaya agar ada peningkatan daya saing pekerja
Indonesia seiring dengan peningkatan upah tenaga kerja. "Ini adalah yang terbaik
yang bisa kita lakukan. Makanya semua pihak harus terima. Bahwa pemerintah
terus melakukan evaluasi, iya," katanya.

Page 164 of 329.