Page 161 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019

tahun 2021, perhitungan akan didasarkan pada hasil survei KHL 2020 yang
ditetapkan oleh Dewan Pengupahan DIY.

Sementara itu, Kepala Bappeda DIY Budi Wibowo mengatakan Pemda DIY akan
melakukan evaluasi terkait penerapan UMP 2019. Jika dalam satu keluarga
(suami/istri/dua anak) salah seorang bekerja dengan UMP 2019 maka keluarga

tersebut tetap akan miskin. Jika keluarga tersebut ingin keluar dari kemiskinan, kata
Budi, maka pendapatannya harus lebih daripada itu.

Budi menjelaskan, saat ini dilakukan survei pasar terkait standar Kebutuhan Hidup
Layak (KHL). Hasil survei pasar tersebut terus dibenahi. Misalnya ya, kata Budi, hasil
survei di Kota Jogja nilainya Rp 1,8 juta tapi di Gunungkidul hasilnya hanya Rp 1,6
juta, maka di perkirakan keluarga di Gunungkidul akan tetap miskin.

"Penghasilannya harus di atas garis kemiskinan. Memang (seluruh kabupaten) tidak
bisa dipukul rata, tapi ada parameter penghitungan berbeda-beda. Cuma
penghasilan satu keluarga harus di atas garis kemiskinan," katanya.

Yang tidak kalah penting, lanjut Budi, SHBJ (Standar Harga Belanja Barang dan
Jasa) di DIY juga harus dievaluasi. Misalnya, jika SHBJ membayar tenaga kerja Rp
55.000 perhari dikalikan 24 hari bekerja maka penghasilannya perbulan hanya Rp

1,32 juta saja atau jauh di bawah garis kemiskinan. "Jadi kalau ada kegiatan fisik
yang melibatkan tukang, maka tukang jangan dibayar Rp55.000 dong. Harus
dibayar di atas Rp 1,32 juta agar (penghasilan) tidak di bawah garis kemiskinan,"
katanya.

Terkait penetapan PP No.78/2015 yang menjadi parameter KHL untuk menentukan
UMP, Budi mengatakan hal itu tergantung dengan parameter yang digunakan. Kalau

yang digunakan selalu barang yang nilainya yang paling bawah padahal bisa saja
diambil yang sedang atau paling mahal, kenapa tidak mengambil parameter yang
paling tinggi?. "Jangan diambil yang paling murah. Akhirnya tingkat kemiskinan dan
UMP di DIY selalu di posisi ke-34," katanya.

Budi juga menepis munculnya kekhawatiran jika UMP tinggi bisa ditinggalkan para
investor. Menurutnya, dengan pertumbuhan ekonomi 7,5% dengan peluang

investasi yang besar di DIY.

Anggota Dewan Pengupahan DIY Arif Hartono mengungkapkan, DIY perlu membuat
naskah akademik yang bagus untuk diusulkan ke Dewan Pengupahan Nasional
sehingga masalah pengupahan yang terjadi selama ini bisa teratasi.

Terpisah, Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas Koperasi
UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Emy Indaryati menyebutkan,
besaran Upah Minimum Kota (UMK) Yogyakarta pada 2020 diperkirakan mencapai

Page 160 of 329.