Page 230 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019
P. 230
"Oleh karena itu, buruh menolak kenaikan upah minimum sebesar 8, 51 persen,"
tegasnya.
Terlebih lagi, di dalam UU Ketenagakerjaan diatur, dasar hukum kenaikan UMP/UMK
adalah menghitung KHL dari survei pasar. Setelah hasil survey didapat, besarnya
kenaikan upah minimun dinegosiasi dalam Dewan Pengupahan Daerah dengan
memperhatikan faktor-faktor yang lain.
Temui Jokowi
KSPI menilai, surat edaran tersebut melanggar UU Ketenagakerjaan. Apalagi sudah
ada keputusan Mahkamah Agunh yang memenangkan buruh yang menyatakan
menolak keputusan Gubernur Jawa Barat yang membuat keputusan terkait nilai
upah minimum padat karya yang nilainya di bawah upah minimum yang berlaku.
Sebagai langkah tindak lanjut, kata Iqbal, pihaknya akan kembali menemui Presiden
Jokowi untuk meminta agar segera membentuk Tim Revisi PP No 78 Tahun 2015
sesuai janji presiden yang disampaikan saat May Day 2019 dan pertemuan dengan
KSPSI dan KSPI pada 1 Oktober 2019.
Page 229 of 329.
