Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 NOVEMBER 2019
P. 88
Title PELAKU INDUSTRI ALAS KAKI TOLAK PENAMBAHAN UPAH MINIMUM SEKTORAL
Media Name bisnis.com
Pub. Date 11 November 2019
https://ekonomi.bisnis.com/read/20191111/257/1169039/pelaku-industri-a las-kaki-
Page/URL
tolak-penambahan-upah-minimum-sektoral
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
JAKARTA - Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menolak penambahan upah
minimum sektoral lantaran dinilai mengakibatkan industri kian tidak kompetitif.
Sekretaris Jenderal Aprisindo Lany Sulaiman menjelaskan pada 1 November 2019,
sejumlah pemerintah provinsi secara serentak menetapkan kenaikan upah minimum
provinsi (UMP) untuk 2020 sebesar 8,51%.
Penetapan itu didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 78/2015 tentang
Pengupahan dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan pada 15 Oktober 2019
tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk
Domestik Bruto Tahun 2019.
Pengesahan itu, kata Lany, bakal segera diikuti dengan penetapan upah minimum
kabupaten/kota (UMK) dan di beberapa daerah akan diikuti oleh upah minimum
sektoral kota/kabupaten (UMSK).
"Apabila kenaikan upah minimum sebesar 8,51% ditambahkan dengan UMSK harus
ditanggung industri padat karya berorientasi ekspor akan mengakibatkan industri
makin tidak kompetitif," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (11/11/2019).
Lany menegaskan bahwa Aprisindo menolak UMSK pada 2020. Pasalnya, selama ini
UMSK dinilai telah menjadi beban tambahan bagi pelaku industri, khususnya yang
padat karya dan berorientasi ekspor. Beban itu membuat industri tidak berdaya
saing.
Penetapan UMSK, katanya, juga dilakukan berdasarkan kesepakatan antara serikat
pekerja dan asosiasi sehingga seringkali menganggu hubungan antarpihak tersebut.
Selain itu, Lany mengatakan pada 2019 sektor alas kaki mengalami tekanan, baik
dari dalam maupun dari luar negeri, sehingga mengganggu pasar ekspor dan
domestik.
Page 87 of 135.
