Page 23 - e-Kliping Ketenagakerjaan 23 Oktober 2019
P. 23
Title REVISI UU KETENAGAKERJAAN PERLU AKOMODASI SISTEM PENSIUN
Media Name bisnis.com
Pub. Date 22 Oktober 2019
https://ekonomi.bisnis.com/read/20191022/12/1161855/revisi-uu-ketenaga kerjaan-
Page/URL
perlu-akomodasi-sistem-pensiun
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA -- Rencana pemerintah merevisi Undang - Undang (UU) No. 13/2003
tentang Ketenagakerjaan guna mewujudkan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih
fleksibel perlu mempertimbangkan terlebih dahulu penyesuaian sistem pensiun agar
tak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Pasalnya, sistem pensiun yang saat ini mengacu pada UU No. 40/2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No 24/2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dinilai belum mampu mengakomodasi
sepenuhnya pekerja di Tanah Air, khususnya pekerja yang bekerja secara lepas
(freelance) atau informal.
Padahal, semakin fleksibel ekosistem ketenagakerjaan berpeluang memperbesar
jumlah pekerja lepas atau informal yang tak terikat sepenuhnya dengan institusi
atau badan usaha tertentu yang ikut bertanggung jawab pada kehidupan
pekerjanya di hari tua atau usai pensiun.
Presiden Direktur Mercer Indonesia Bill Johnston mengatakan sistem pensiun
Indonesia saat ini secara garis besar sudah cukup memadai. Hal tersebut tercermin
dari laporan Melbourne Mercer Global Pension Index (MMGPI) 2019 yang
menempatkan Indonesia pada kategori C bersama sejumlah negara maju seperti
Spanyol, Austria, dan Italia dengan skor 52,2.
"Ini unik, sebenarnya mengalami sedikit penurunan dari 53,1 pada 2018, tetapi itu
justru karena peningkatan usia harapan hidup [masyarakat Indonesia] menjadi 70
tahun. Skemanya harus diubah menyesuaikan dengan usia harapan hidup yang
baru," katanya di Jakarta, Senin (21/10/2019).
Lebih lanjut, terkait dengan fleksibilitas ekosistem ketenagakerjaan dan sistem
pensiun, menurut Johnson seharusnya Indonesia bisa mencontoh sistem pensiun
yang digunakan di negara-negara maju, salah satunya Denmark.
Adapun Denmark diketahui memberikan manfaat pensiun universal yang berlaku
bagi seluruh warga negaranya dan program pensiun ATP yang diwajibkan bagi
pekerja, termasuk yang bekerja secara lepas atau di sektor informal.
Page 22 of 124.
