Page 25 - e-Kliping Ketenagakerjaan 23 Oktober 2019
P. 25
UNSUR BURUH TAK DIAJAK BERUNDING, KSPI TOLAK RENCANA KENAIKAN UMP PADA
Title
2020
Media Name kompas.com
Pub. Date 22 Oktober 2019
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/10/22/11022551/unsur-buruh-ta k-diajak-
Page/URL
berunding-kspi-tolak-rencana-kenaikan-ump-pada
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Rencana kenaikan upah minimum provinsi (UMP) mulai tahun depan sebesar 8,51
persen mendapat penolakan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Di DKI Jakarta, jika UMP resmi naik sebesar 8,51 persen, UMP yang sebelumnya Rp
3.940.973 akan menjadi Rp 4.276.349 per bulan pada 2020.
Ketua Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S Cahyono mengatakan
penolakan ini lantaran kenaikan hanya didasarkan pada Peraturan Pemerintah
Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan dan bergantung pada inflasi serta
pertumbuhan ekonomi nasional dan tidak berdasarkan pada kebutuhan nyata dari
para buruh atau pekerja.
"Tanggapan kita menolak kenaikan 8,51 persen alasannya kenaikan itu didasarkan
oleh PP 78 Tahun 2015. Selama ini kan KSPI menolak keberadaan peraturan
pemerintah tersebut. Kenaikannya tidak berdasarkan kebutuhan real," ucap Kahar
saat dihubungi Kompas.com, Selasa (22/10/2019).
Hal lain yang membuat KSPI keberatan menerima keputusan ini karena kebijakan
dari pemerintah pusat yang menyamaratakan kenaikan atau besaran UMP yakni
8,51 persen.
Menurut dia, hal ini tanpa melalui perundingan di masing-masing daerah yang
seharusnya melibatkan pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
Keputusan ini seolah melangkahi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
"Penetapan itu kan ditetapkan langsung melalui surat edaran menteri di tingkat
nasional begitu. Otomatis dia menghilangkan perundingan di tingkat daerah. Yang
berunding ialah dewan pengupahan, itu isinya tiga unsur karena realitasnya tiap
kota atau provinsi itu berbeda-beda," katanya.
Pekerja di Jakarta masih sedikit lebih beruntung karena dengan kenaikan tersebut
bakal menyentuh angka UMP Rp 4,2 juta. Namun, di daerah lain seperti Ciamis yang
hanya memiliki UMP Rp 1,6 juta, kenaikan ini tak berarti apa-apa.
Page 24 of 124.
