Page 24 - e-Kliping Ketenagakerjaan 23 Oktober 2019
P. 24
"Kami menyarankan agar pemerintah [Indonesia] membuat pengelolaan sistem
pensiun yang fleksibel seperti itu, wajib dan melekat ke personal. Jadi, berpindah-
pindah tempat kerja tak menjadi persoalan bagi manfaat pensiun karena aturannya
memungkinkan. Partisipasi di program pensiun bisa ditingkatkan," paparnya.
Selain itu, hal penting yang tak boleh luput oleh Pemerintah Indonesia terkait
dengan sistem pensiun adalah menaikkan iuran Jaminan Pensiun yang saat ini
dinilainya terlalu kecil, hanya 3% dari total upah yang diterima setiap bulannya oleh
pekerja, berada di urutan kedua terbawah setelah Nigeria.
Iuran tersebut terdiri atas 2% yang dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1% dari
pekerja.
Sementara itu Retirement Business Leader Mercer Indonesia Jovita Sadrach menilai
selain sistem pensiun yang belum mengakomodasi sepenuhnya fleksibilitas
ekosistem ketenagakerjaan, hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah rendahnya
kesadaran dan tingkat literasi masyarakat terhadap program pensiun.
"Tanpa adanya kesadaran itu, program penisun yang baik juga tak akan berjalan
dengan betul-betul baik dan terasa manfaatnya bagi masyarakat. Partisipasi harus
ditingkatkan," katanya.
Survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2016 menyebutkan bahwa tingkat
literasi program pensiun masyarakat Indonesia hanya 10,9% dan tingkat inklusi
atau penggunaan produk dana pensiun hanya 4,6%. Adapun konsekuensi dari hal
tersebut adalah 73% pekerja di Indonesia saat ini mengalami masalah keuangan di
masa pensiun.
"Kesadaran dan tingkat literasi yang tinggi akan program pensiun yang akan
melindungi dan menjamin pekerja walaupun [ekosistem ketenagakerjaan] berubah
menjadi lebih fleksibel," ungkapnya.
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyebiut ekosistem ketenagakerjaan di
Indonesia saat ini terlalu kaku dan membuat investor enggan menanamkan
modalnya di Tanah Air.
Adapun langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut
adalah merevisi UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang akan menekankan
perubahan mengenai persyaratan dan perjanjian kerja terutama mengenai
pesangon, jaminan sosial, hingga pengupahan.
Page 23 of 124.
