Page 142 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 SEPTEMBER 2021

TINGKATKAN PENDAFTAR WLKP, KEMNAKER GUNAKAN STRATEGI BARU

Dalam upaya menyosialisasikan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP),
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggunakan pendekatan berbasis kemanfaatan.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Binwasnaker dan K3)
Kemnaker, Haiyani Rumondang mengatakan, pendekatan tersebut diharapkan meningkatkan
kesadaran perusahaan untuk mendaftar WLKP, tidak hanya karena kewajiban, namun
berdasarkan kebutuhan perusahaan.

Salah satu hal yang mendasari pendekatan itu antara lain adalah 9 Lompatan Besar Kemnaker
yang dicanangkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, yaitu reformasi pengawasan
ketenagakerjaan.

"Melalui reformasi birokrasi ini, kami ingin mengubah pendekatan dalam mensosialisasikan
WLKP, agar WLKP tidak dianggap sebagai sebuah kewajiban, tetapi WLKP menjadi sesuatu yang
bermanfaat dan benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan itu sendiri," kata Haiyani di Jakarta,
Rabu (1/9).

Direktur Bina Pemeriksaan Norma Hukum Ketenagakerjaan (Binariksa) Kemnaker, Yuli Adiratna
menambahkan, reformasi pengawasan ketenagakerjaan sangat diperlukan untuk meningkatkan
kepatuhan pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan norma-norma
ketenagakerjaan, termasuk kepatuhan perusahaan mendaftar WLKP.

Untuk itu, lanjut Yuli, sosialisasi WLKP yang dilakukan saat ini tidak lagi berfokus pada kewajiban
pengusaha dalam mendaftarkan perusahaannya di WLKP, namun pada kemanfaatan yang
didapat perusahaan usai mendaftar di WLKP.

"Kita harus mengubah mindset, pemerintah harus mengubah gayanya, kalau gayanya gaya
paksa itu sudah enggak jamannya," kata Yuli pada acara Sosialisasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan
di Perusahaan yang dilaksanakan secara hybrid di Bandung, Selasa (31/8).

Yuli mengungkapkan, kepatuhan perusahaan dalam mendaftar WLKP masih rendah. Dari 26 juta
perusahaan secara nasional, baik perusahaan besar, menengah, maupun kecil, hanya 359.703
perusahaan yang telah mendaftarkan diri di WLKP.

Oleh karena itu, Kemnaker kini menekankan manfaat dan keuntungan yang bisa didapat
perusahaan dengan mendaftarkan diri ke WLKP. Setelah mendaftar, perusahaan akan otomatis
tercatat dalam database Kemnaker, yang kemudian akan digunakan pemerintah untuk
memberikan pelayanan ketenagakerjaan yang lebih baik, baik kepada masyarakat umum
ataupun kelembagaan.

"Ini menjadi tantangan bagi kami, bagaimana memudahkan perusahaan melaporkan dan merasa
ada manfaatnya. Jangan hanya terpaksa," ujar Yuli.

141