Page 144 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 SEPTEMBER 2021
P. 144
antara bawahan dan atasan disebut kerap menimbulkan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja,
di mana perempuan menjadi kelompok yang rentan menjadi korban.
Putri menegaskan, di bawah kepemimpinan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Kemnaker
memiliki perhatian besar terhadap peningkatan perlindungan hak-hak bekerja bagi pekerja
perempuan. Hal itu terjadi antara lain akibat diskriminasi pekerja perempuan dalam hubungan
kerja, yang membuat hubungan industrial jadi tidak kondusif.
"Dalam rangka peningkatan pelindungan dan perhatian hak-hak bekerja bagi perempuan Ditjen
PHI dan Jamsos, menyelenggarakan Dialog Kesetaraan Upah dan Perlindungan Hak-Hak Lainnya
Bagi Pekerja Perempuan di Tempat Kerja," kata Putri.
Menurutnya, hal tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat capaian kesejahteraan pekerja dan
keluarganya. Untuk itu, Putri mendorong adanya kepedulian bersama untuk menciptakan
kenyamanan bekerja, yaitu melalui pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual di tempat
kerja, terlebih bagi pekerja perempuan.
Di sisi lain, pelaksanaan perlindungan bagi pekerja perempuan di tempat kerja membutuhkan
pengawasan pemerintah. Putri menjelaskan, masih terjadi pemberian hak-hak pekerja
perempuan yang tak sama dengan pekerja laki-laki, meski perusahaan memiliki tanggung jawab
yang sama seperti tentang hak cuti, tunjangan keluarga, fasilitas, maupun jaminan sosial.
"Undang-undang telah menegaskan bahwa setiap pekerja dilindungi hak-haknya atas
keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan
harkat dan martabat manusia," katanya.
Selain instrumen dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah guna menekan angka kekerasan
seksual terhadap pekerja perempuan, Staf Ahli Kementerian Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari,
mendorong agar Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.SE.03/MEN/IV/2011
tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja untuk dinaikkan menjadi
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, sehingga lebih kuat.
"Dengan menjadi Permenaker, maka RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dapat lebih kuat
pengesahannya. Kalau masih berupa Surat Edaran agak sulit disahkan karena lebih bersifat
imbauan. Selain itu Kemnaker juga telah memfasilitasi Komitmen Bersama Konfederasi serikat
Pekerja dan Apindo keoada DPR agar segera mengesahkan RUU PKS (Penghapusan Kekerasan
Seksual) pada 30 April lalu," ungkap Dita.
143
