Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 SEPTEMBER 2019
P. 35
Title FORMULASI UMP DI INDONESIA DINILAI TAK IDEAL, INI SARAN PERBAIKAN DARI DEWAN
PENGUPAHAN
Media Name bisnis.com
Pub. Date 16 September 2019
Page/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20190916/12/1148839/formulasi-ump-di-i ndonesia-
dinilai-tak-ideal-ini-saran-perbaikan-dari-dewan-pengupahan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Unsur Pengusaha Bob Azzam
menilai mekanisme penghitungan UMP masih belum ideal. Pasalnya, terjadi
kesenjangan antardaerah terkait dengan besaran gaji.
"Saat ini memang Dewan Pengupahan Nasional RI sudah ada kajian untuk
mengurangi kesenjangan itu," ujarnya kepada Minggu (16/9/2019).
Salah satu kajian itu adalah dengan mempertimbangkan metode kalkulasi paritas
daya beli ( purchasing power parity /PPP). Caranya adalah dengan menyesuaikan
indeks daya beli pekerja di masing-masing daerah terhadap harga barang dan
konsumsi daerah itu.
"Bisa saja nilai Rp1 juta itu berbeda-beda kemampuan membeli barangnya,
tergantung harga di daerah itu. [Uang senilai] Rp1 juta di Jogja tentu berbeda
dengan Rp1 juta di Jakarta, daya belinya," tuturnya.
Selain itu, Dewan Pengupahan menyarankan penerapan sistem zonasi per daerah
yang memiliki situasi ekonomi dan ketenagakerjaan yang mirip.
"Perbedaan atau kesenjangan itu masalah yang kedua yang harus diselesaikan,
tetapi yang utama yakni membuka lapangan kerja," katanya.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal
mengusulkan agar kenaikan UMP tahun depan bisa di atas 10%. Hal itu dikarenakan
karena kondisi pekerja juga tengah sulit dan banyak yang menjadi korban
pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Terlebih, besaran iuran BPJS Kesehatan juga mengalami kenaikan, sehingga
besaran kenaikan UMP butuh di atas 10%, ditambah lagi kondisi sekarang apa-apa
mahal," terangnya.
Page 34 of 86.
