Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 SEPTEMBER 2019
P. 37

Title          LEWAT DISKON PAJAK, PEMERINTAH AJAK SWASTA GENJOT SDM INDONESIA
               Media Name     liputan6.com
               Pub. Date      16 September 2019
                              https://www.liputan6.com/bisnis/read/4063714/lewat-diskon-pajak-pemeri ntah-ajak-
               Page/URL
                              swasta-genjot-sdm-indonesia
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive













               Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal
               Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengakui terbitnya Peraturan
               Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian
               Pengurangan Penghasilan Bruto Atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja,
               Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan
               Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu.

                Ia menjelaskan PMK yang memberikan insentif besar-besaran bagi wajib pajak
               badan yang terlibat dalam kegiatan vokasi itu dimaksudkan untuk mendorong
               keterlibatan swasta dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM)
               Indonesia.


                "Insentif pajak ini diberikan untuk mendorong keterlibatan pihak swasta untuk aktif
               mengembangkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pelatihan kerja,"
               kata Hestu dikutip dari laman Setkab, Senin (16/9/2019).

                Hestu menjelaskan, melalui (PMK) Nomor 128/PMK.010/2019 itu wajib pajak badan
               yang mengeluarkan biaya untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau
               pembelajaran untuk pengembangan kompetensi tertentu dapat menerima
               pengurangan penghasilan bruto hingga 200 persen dari biaya yang dikeluarkan
               tersebut.

                "Untuk menerima fasilitas ini, wajib pajak harus telah melakukan kegiatan praktik
               kerja, pemagangan, atau pembelajaran yang dilakukan berdasarkan perjanjian kerja
               sama dengan sekolah vokasi. Selain itu perusahaan juga harus telah memenuhi
               kewajiban perpajakannya dan tidak dalam keadaan rugi," terang Hestu.


                Ia menyebutkan, sekolah vokasi meliputi sekolah menengah kejuruan, madrasah
               aliyah kejuruan, perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi, balai
               latihan kerja, atau instansi pemerintah di bidang ketenagakerjaan.


                Adapun jenis biaya yang dapat diakui untuk mendapatkan fasilitas ini termasuk
               biaya penyediaan tempat pelatihan, biaya instruktur atau pengajar, biaya barang







                                                       Page 36 of 86.
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42