Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 SEPTEMBER 2019

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar mengaku, hingga saat
ini belum ada diskusi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja mengenai
penetapan UMP 2020. Namun, Dewan Pengupahan Daerah sudah mulai melakukan
pertemuan guna membahas isu tersebut.

Menurutnya, jika mengacu pada PP Pengupahan, kenaikan UMP 2020 akan
mencapai sekitar 7%--8% dari tahun ini. Namun, perumusah poin kebutuhan hidup
layak (KHL) dalam PP Pengupahan perlu dikaji ulang relevansinya. Saat ini, terdapat
60 poin KHL yang diatur dalam beleid tersebut.

"Saya berharap Menteri Ketenagakerjaan Hanif [Dhakiri] melibatkan serikat pekerja
dalam mengkaji jumlah item KHL dengan nilainya agar pengupahan tidak menjadi
isu yang berpotensi terjadi perselisihan di tingkat pengadilan maupun lapangan,"
tuturnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker Haiyani Rumondang memastikan
pembahasan besaran kenaikan upah akan dibahas akhir bulan ini.

"Besaran penetapan upah akan selalu mengikuti aturan yang saat ini berlaku yakni
PP 78, yaitu melihat pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ucapnya.

Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Krisnadwipayana Payaman Simanjuntak
bependapat pembahasan UMP 2020 akan kembali diwarnai pro dan kontra.
Pasalnya, besaran kenaikan UMP yang mengacu pada PP Pengupahan dipasttikan
bakal berdampak pada pelaku usaha.

"Memang serba salah, sehingga perlu dikaji dan evaluasi penerapan ini," kata
Payaman.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat
mengatakan kondisi global yang sangat menekan menjadi pertimbangan pelaku
industri untuk menuntut kenaikan UMP 2020 dengan besaran yang lebih rendah dari
tahun sebelumnya.

"Kondisinya tengah berat sekarang. Kalau UMP naik dengan besaran yang sama
tentu memberatkan, terlebih saat ini banyak yang pindah pabriknya ke Jawa Tengah
dan Afrika," katanya.

Page 35 of 86.