Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 SEPTEMBER 2019
P. 34
lanjutnya, pengusaha menuntut agar pemerintah juga mencari solusi atas masalah
rendahnya produktivitas pekerja RI.
Pasalnya, kata Nurjaman, jika kenaikan UMP tinggi tidak diimbangi dengan
perbaikan produktivitas pekerja, dapat dipastikan makin banyak perusahaan yang
melakukan efisiensi melalui pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tahun depan.
"Tidak semua stakeholder bisa melaksanakan ketentuan PP No.78/2019 tentang
Pengupahan ini beserta aturan turunannya seperti peraturan menteri
ketenagakerjaan yang seringkali banyak dilanggar oleh pemangku kepentingan
dengan berdalih ingin menyejahterakan pekerja/buruh dan warganya dan
membebankan dunia usaha," ucap Nurjaman.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa pelaku usaha sangat mengharapkan
adanya pembedaan pola penetapan UMP bagi industri padat karya, padat modal,
dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga upah untuk masing-
masing segmen industri menjadi lebih terukur.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Industri Johny
Darmawan sepakat bahwa penetapan UMP 2020 harus benar-benar setimpal engan
produktivitas pekerja Indonesia.
"Saya pribadi memang tak suka upah murah. Saya ingin UMP atau gaji yang
berkualitas, di mana gaji yang diberikan sesuai dengan output dan kemampuan
masing-masing pekerja." Dia mengungkapkan saat ini kondisi upah tiap daerah di
Indonesia berbeda-beda. Untuk itu, penetapan UMP 2020 dinilai harus
menyesuaikan kondisi inflasi tiap daerah.
"Harga makanan di Jakarta dengan Jawa Tengah saja berbeda. Di sana [Jateng]
lebih murah [daripada di Jakarta]. Ini juga perlu dilihat kenapa bahan pokok lebih
mahal di Jakarta," ucap Johnny.
Page 33 of 86.
